Pengertian dan tujuan Manajemen Berbasis Sekolah MBSmerupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkatsekolah dengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumberdana dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan. MBS merupakanparadigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolahdengan maksud agar sekolah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana denganmengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.

Pada sistem MBS sekolah dituntut secara mandiri menggali,mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggungjawabkanpemberdayaan sumber-sumber, baik kepada masyarakat maupun pemerintah. MBS jugamerupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan yang menawarkan kepadasekolah untuk menyediakan pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi siswa.Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja staf, menawarkan partidipasilangsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan meningkatkan pemahaman kepadamasyarakat terhadap pendidikan. Pengertian MBS “Suatu konsep yang menempatkankekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkanpada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar “ Tujuan MBSTujuan utama penerapan MBS pada intinya adalah untuk penyeimbangan strukturkewenangan antara sekolah, pemerintah daerah pelaksanaan proses dan pusatsehingga manajemen menjadi lebih efisien. Kewenangan terhadap pembelajaran diserahkan kepada unit yang paling dekat dengan pelaksanaan proses pembelajaranitu sendiri yaitu sekolah. Disamping itu untuk memberdayakan sekolah agarsekolah dapat melayani masyarakat secara maksimal sesuai dengan keinginanmasyarakat tersebut. Tujuan penerapan MBS adalah untuk memandirikan ataumemberdayakan sekolah melalui kewenangan (otonomi) kepada sekolah dan mendorongsekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif. Lebihrincinya MBS bertujuan untuk:

1. meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian daninisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia;

2. meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakatdalam menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama;

3. meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orangtua,masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolahnya; dan

4. meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentangmutu pendidikan yang akan dicapai.

Prinsip dan Implementasi MBS Prinsip utama pelaksanaan MBSada 5 (lima) hal yaitu:
1. Fokus pada mutu
2. Bottom-up planning and decision making
3. Manajemen yang transparan
4. Pemberdayaan masyarakat
5. Peningkatan mutu secara berkelanjutan

Prinsip MBS Dalam mengimplementasikan MBS terdapat 4(empat) prinsip yang harus difahami yaitu: kekuasaan; pengetahuan; sisteminformasi; dan sistem penghargaan.

1. Kekuasaan Kepala sekolah memiliki kekuasaan yang lebihbesar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan sekolahdibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini dimaksudkanuntuk memungkinkan sekolah berjalan dengan efektif dan efisien. Kekuasaan yangdimiliki kepala sekolah akan efektif apabila mendapat dukungan partisipasi dariberbagai pihak, terutama guru dan orangtua siswa. Seberapa besar kekuasaansekolah tergantung seberapa jauh MBS dapat diimplementasikan. Pemberiankekuasaan secara utuh sebagaimana dalam teori MBS tidak mungkin dilaksanakandalam seketika, melainkan ada proses transisi dari manajemen yang dikontrolpusat ke MBS. Kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala sekolahdalam pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara laindengan:

1. melibatkan semua fihak, khususnya guru dan orangtuasiswa.
2. membentuk tim-tim kecil di level sekolah yang diberikewenangan untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya
3. menjalin kerjasama dengan organisasi di luar sekolah.



2. Pengetahuan Kepala sekolah dan seluruh warga sekolahharus menjadi seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuandan ketrampilan dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Untuk itu, sekolahharus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) lewat berbagaipelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai kemampuan yangberkaitan dengan proses belajar mengajar. Pengetahuan yang penting harusdimiliki oleh seluruh staf adalah:
1. pengetahuan untuk meningkatkan kinerja sekolah,
2. memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yangberkaitan dengan pelaksanaan kegiatan quality assurance, quality control, selfassessment, school review, bencmarking, SWOT, dll).

3. Sistem Informasi Sekolah yang melakukan MBS perlumemiliki informasi yang jelas berkaitan dengan program sekolah. Informasi inidiperlukan agar semua warga sekolah serta masyarakat sekitar bisa dengan mudahmemperoleh gambaran kondisi sekolah. Dengan informasi tersebut warga sekolahdapat mengambil peran dan partisipasi. Disamping itu ketersediaan informasisekolah akan memudahkan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas sekolah.Infornasi yang amat penting untuk dimiliki sekolah antara lain yang berkaitandengan: kemampuan guru dan Prestasi siswa

4. Sistem Penghargaan Sekolah yang melaksanakan MBS perlumenyusun sistem penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga sekolahyang berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karierwarga sekolah, yaitu guru, karyawan dan siswa. Dengan sistem ini diharapkanakan muncul motivasi dan ethos kerja dari kalangan sekolah. Sistem penghargaanyang dikembangkan harus bersifat adil dan merata.
Kewenangan yang Didesentralisasikan

1. Perencanaan dan Evaluasi Sekolah diberi kewenanganuntuk melakukan perencanaan sekolah sesuai dengan kebutuhannya (school-basedplan). Oleh karena itu, sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu danberdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu inilah kemudian sekolah membuatrencana peningkatan mutu. Sekolah diberi wewenang untuk melakukan evaluasi,khususnya evaluasi yang dilakukan secara internal. Evaluasi internal dilakukanoleh warga sekolah untuk memantau proses pelaksanaan dan untuk mengevaluasihasil program-program yang telah dilaksanakan. Evaluasi semacam ini seringdisebut evaluasi diri. Evaluasi diri harus jujur dan transparan agarbenar-benar dapat mengungkap informasi yang sebenarnya.

2. Pengelolaan Kurikulum Kurikulum yang dibuat olehPemerintah Pusat adalah kurikulum
standar yang berlaku secara nasional. Padahal kondisisekolah pada umumnya sangat beragam. Oleh karena itu, dalam impelentasinyasekolah dapat mengembangkan (memperdalam, memperkaya, dan memodifikasi), namuntidak boleh mengurangi isi kurikulum yang berlaku secara nasional. Selain itu,sekolah diberi kebebasan untuk mengembanhgkan kurikulum muatan lokal.

3. Pengelolaan Proses Belajar Mengajar Proses belajar mengajarmerupakan kegiatan utama sekolah. Sekolah diberi kebebasan memilih strategi,metode, dan teknik-teknik pembelajaran dan penagjaran yang paling efektif,sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, karakteristik siswa, karakteristikguru, dan kondisi nyata sumber daya yang tersedia di sekolah. Secara umum,strategi/metode/teknik pembelajaran yang berpusat pada siswa (student-centered)lebih mampu memberdayakan pembelajaran siswa.

4. Pengelolaan Ketenagaan Pengelolaan ketenagaaan, mulaidari analisis kebutuhan, perencanaan, rekrutmen, pengembangan, hadiah dansanksi (reward and punishment), hubungan kerja, sampai evaluasi kinerja tenagakerja sekolah (guru, tenaga administrasi, laboran, dan sebagainya) dapatdilakukan oleh sekolah, kecuali yang menyangkut pengupahan/imbal jasa danrekrutmen guru pegawai negeri yang sampai saat ini masih ditangani olehPemerintah Pusat/Daerah.

5. Pengelolaan Fasilitas (Peralatan dan Perlengkapan)Pengelolaan fasilitas sudah seharusnya dilakukan oleh sekolah, mulai dari pengadaan,pemeliharaan dan perbaikan, hingga sampai pengembangan. Hal ini didasarkan olehkenyataan bahwa sekolahlah yang paling mengetahui kebutuhan fasilitas, baikkecukupan, kesesuaian, maupun kemutakhirannya.

6. Pengelolaan Keuangan Pengelolaan keuangan, terutamapengalokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal inijuga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannyasehingga desentraslisasi pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnyadilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan“kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan” (income generatingactivities) sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung padapemerintah.

7. Pelayanan Siswa Pelayanan siswa, mulai dari penerimaansiswa baru, pengembangan/pembinaan/ pembimbingan, penempatan untuk melanjutkansekolah atau untuk memasuki dunia kerja hingga sampai pada pengurusan alumni,sebenarnya dari dahulu sudah didesentralisasikan. Karena itu, yang diperlukan adalahpeningkatan intensitas dan ekstensitasnya.

8. Hubungan Sekolah-Masyarakat Esensi hubungansekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian,kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral danfinansial. Dalam arti yang sebenarnya, hubungan sekolah-masyarakat dari dahulusudah didesentraslisasikan. Oleh karena itu, sekali lagi yang dibutuhkan adalahpeningkatan intensitas dan ekstensitas hubungan sekolah-masyarakat.

9. Pengelolaan Iklim Sekolah Iklim sekolah (fisik dan nonfisik) yang kondusif-akademik merupakan prasyarat bagi terselenggaranya prosesbelajar mengajar yang efektif. Lingkungan sekolah yang aman dan tertib,optimisme dan harapan/espektasi yang tinggi dari warga sekolah, kesehatansekolah, dan kegiatan-kegiatan yang terpusat pada siswa (student-centeredactivities) adalah contoh-contoh iklim sekolah yang dapat menumbuhkan semangatbelajar siswa. Iklmi sekolah sudah merupakan kewenangan sekolah sehingga yangdiperlukan adalah upaya-upaya yang lebih intensif dan ekstensif.