Wednesday, May 11, 2011
Keuangan Negara & Daerah
3:27 PM | Posted by
bowosuksesDEFINISI PAJAK
+ Kontribusiwajib, dibayarkan kepada Pemerintah, tidak dapat dikaitkan langsung denganbenefit tertentu.
+ Dapat dipaksakan, dipungut berdasarkan Undang-Undang.
+ Secara luas (R. Goode) pajak adalah kontribusi masyarakatkepada negara agar negara dapat menjalankan fungsinya.
TujuanPemajakan
l Primer,mengalihkan kontrol atas sumberdaya ekonomi dari pembayar pajak kepada negara untuk digunakan atau untukditransfer kepada pihak lain. (Realokasi sumber daya, pengakuan social cost,distribusi penghasilan dan kemakmuran)
l Pemerintah membutuhkan uang agar dapat menjalankanfungsinya.
Costto taxation
l Directcost of collection – biaya langsung dari pengumpulan pajak
l Dampakdari efisiensi terhadap alokasi sumber daya.
l Alokasisumber daya
l Ekuitasterhadap distribusi pendapatan
Kebijakanfiskal
l Sisirevenue / pendapatan dari budget pemerintah àtidak begitu mudah untuk diperkenalkan, namun mudah diimplementasikan.
l Sisi Expenditure / pengeluaran dari budget à secara politis susah untukdipangkas.
FungsiKebijakan Perpajakan
l Fungsi Budget:
Kebijakanperpajakan diarahkan agar tercapai sumber pendanaan anggaran dan pembangunanyang sinambung dari sumber dalam negeri.(sustainable internal source of development fund)
l Fungsi Regulatory:
Kebijakanperpajakan diarahkan untuk memberi insentiv untuk mendorong sektor usaha yangdiaharapkan berkembang, atau untuk menghambat sektor usaha yang dibatasi.
Prinsip UmumPerpajakan
l Efisiensi
l Ekuitas
l Netralitas
l Administrativefeasibility ( kelayakan administratif )
Perlu keseimbangan antarakeempat prinsip, karena adanyakemungkinan konflik
Kepentingan
EfisiensiEkonomi
l Menghindaraibiaya yang tidak perlu dalam perekonomian.
l Menghindariefek distrosi penegenaan suatu pajak.
l Menghindaridistribusi sumberdaya yang tidak adil dalam ekonomi, menghambat pertumbuhan danstabilitas ekonomi.
Ekuitas
µ Ekuitashorizontal: orang yang memiliki kemampuan yang samauntuk membayar pajak seharusnya menanggung beban pajak yang sama
µ Ekuitas vertikal : orang yang memiliki kemampuan yanglebih besar untuk membayar pajak seharusnya menaggung beban pajak yang lebihbesar
(Catatan : tambahan definisi dari http://books.google.co.id/books?id=2FLilN2fHusC&pg=PA455&lpg=PA455&dq=ekuitas+horizontal&source=bl&ots=mO0tzSg-Z5&sig=YLEbTrStbmQHqnG8Ag7Crc0y45M&hl=id&ei=BbalSenDEYbDkAXxgKW_BQ&sa=X&oi=book_result&resnum=4&ct=result ( Bab 17 : Keuangan Publik : IlmuKeuangan Perpajakan )
µ Terutamaberhubungan dengan the sense of fairness :
µ Ability to pay principle ( Prinsipkemampuan untuk membayar ) :
Teoriperpajakan yang menyatakan bahwa WN seharusnya menanggung beban pajak sejalandengan kemampuan mereka membayar pajak.
à berdasarkan :
a. taxationbase- Income/Consumption ( pajak pendapatan )
b.progresivitas
Netralitas
l Terhadapefisiensi dan alokasi sumber daya ekonomi.
– mengurangi distorsi
– mengubah sumber daya ekonomi
Prinsipnetralitas
FisibilitasAdministratif
l Pajakyang ideal harus dapat diadministrasikan dengan baik agar tujuannya tercapai.
l Compliancecost yang wajar baik bagi administrasi pajak maupun bagi pembayar pajak.
l KecukupanRevenue
TaxShifting ( pergeseran pajak ) & TaxIncidence
l Tax Shifting:Pembayar pajak dapat menggeser beban pajaknya kepada pihak lain misalnya kepadapembeli produk dan jasanya (forwardshifting), atau kepada supplier faktor produksi (backward shifting)
l TaxIncidence ( insiden pajak ) : Menjawabpertanyaan mengenai siapa Penanggung akhir dari suatu kerugian ekonomis akibatpajak à = distribusi akhir beban pajak.
Pengukuran Kemapuan Pemajakan
l Tax Ratio ( Rasio pajak ) :Perbandingan antara Pendapatan Pajak (taxrevenue) dengan Gross National Product (GNP) atau Gross Domestic Product.(korelasi dengan kebutuhan dana negara dan keinginan untuk menggunakan sumbernon pajak,dan kapasitas pemajakan)
Taxelasiticity ( elastisitas pajak )
l Aspek penting daristruktur pajak.
l Relasi antara perubahan proporsional Tax Revenue denganNational Income/Output (dalam pengertian luas) mis GNP atau GDP.
l Negara-negaramaju umumnya memiliki tax elasticity yang lebih tinggi.
l Pengukurandapat juga dilakukan berdasarkan taxing base atau yield.
Keterbatasan Sistim Perpajakan
l Secarateoretis penerimaan pajak mempunyai limit yaitu terpakainya seluruh kapasitaspajak.
l Pemajakanyang berlebihan memberi dampak negatif terhadap perekonomian.
l Aspekpolitical economy.
Pemajakanatas Penghasilan dan Kekayaan (wealth)
l Pemajakan saat penghasilan diterima Vs dikonsumsi.
l Masalah pendefinisian penghasilan dan pengukuranpenghasilan.
l Pemajakan pada level individu atau level korporasi
DefinisiPenghasilan
l Penghasilansebagai indeks dari kapasitas pembayaran pajak --> hrs didefinisikan secara luas sebagai “total accretion to aperson’s wealth” ( total penambahan terhadap kekayaan seseorang)
l Seluruhpertambahan kemapuan ekonomis harus dicakup oleh definisi.->regular/berfluktuasi , diharapkan / tidak diharapkan, terealisasikan / tidakterealisasikan terlepas dari penggunaannya (dikonsumsi / disimpan )
Persyaratanuntuk Taxation on Income ( Pers Pengenaan Pajak Penghasilan )
1. Monetized Economy
( sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Monetized_economy:
= Monetary economy : bagian dari system ekonomi masyarakat dimana produkdan jasa yang diperdagangkan ditukar dengan uang ).
( monetized = mengubah sesuatu menjadi uang )
2. Tingkat pemahaman/ melek pajak yang tinggi
3. Praktek akunting
4. Ketaatan pembayar pajak
5. Penegakan hukum
6. Administrasi pajak yang cukup efisien
7. Sistem politikyang tidak didominasi oleh kelompok politik tertentu.
SumberPenghasilan
+ BusinessIncome : Laba Usaha
+ LaborIncome : Gaji/Upah/Honor
+ PassiveIncome : bunga, dividend, royalty, sewa
+ Lain-laintermasuk jasa - jasa
Pemajakan Penghasilan
l BusinessIncomedipajaki berdasarkan gross revenue ( pendapatan kotor ) dikurangi biaya-biaya(untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan) => sistem selfassesment => pasal 25 UU PPh
l LaborIncomedipajaki dengan cara pemotongan (withholding tax) => PPh pasal 21 UU PPh
l PassiveIncomedipajaki melalui withholding system=> pasal 23 UU PPh
Consumption Based Tax ( Pajakatas konsumsi )
µ Pajakatas konsumsi Dalam Negeri
µ Sales Tax ( pajak penjualan ) :
a. unit tax,
b. ad valorem tax
Ad valorem = according the value (sesuai nilainya )
Ad valorem tax = pajakyang dikenakan berdasarkan nilai real estate atau property individu. Biasanyadikenakan pada saat transaksi sama seperti pajak penjualan artau pajakpertambahan nilai ( VAT = value added tax ), namun mungkin dikenakan secaraannual basis / tahunan ( seperti pada property tax ) atau dikaitkan denganevent yang signifikan seperti inheritance tax atau tariff.
( sumber : )
µ Turnovertax
- efekpajak berganda
-tingkat rendah ( low rate ) revenuetinggi namun terdistorsi àproduk muiltilevel vs produk single level.
µ Consumption Tax ( Pajak konsumsi )
Singlelevel- manufacturing/retail
µ ValueAdded Tax ( VAT ) : PajakPertambahan Nilai
– Nilai akhir sebagai agregat (penjumlahan ) dari nilai tambah ->ex. Rancher - Shoes dalam berbagai tahap.
–
µ Pengenaan Pajak ‘flat’ 10% atas NilaiTambah (Added Value)
µ Mekanisme Input/Output
Labels:
Perpajakan
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment