Tuesday, May 10, 2011
PERTUMBUHAN KOPERASI SETELAH KEMERDEKAAN
6:27 AM | Posted by
bowosukses
Gerakan koperasi di Indonesia yang lahir pada akhir abad 19 dalam
suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang
menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelahIndonesia Indonesia Indonesia
suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwaperekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai denganazas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebutdiatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Swasta. Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakanpendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruhIndonesia Indonesia Pemerintah RI
terbentuknya SentralOrganisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI;menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkandiselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin pesat. Tetapi dengan terjadinyaagresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakanPKI di Madiun pada tahun 1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi. Padatahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No.179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagianwilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuatdi dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudahkurang sesuai dengan keadaan Inidonesia sehingga tidak memberikan dampak yangberarti bagi perkembangan koperasi. Setelah terbentuknya Negara KesatuanRepublik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannyauntuk mengembangkan perkoperasian.Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di mukaDewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lainsebagai berikut: “Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi
rakyat, istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredityang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuankeuangan Negara”. Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopoantara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:
a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangangerakan koperasi;
b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasarkoperasi.
Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program
Pemerintahannya sebagai berikut:
”Untuk kepentingan pembangunan dalam
lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasiyang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik diIndonesia
Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasimakin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnyapada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesiayang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral OrganisasiKoperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Disamping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan
Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaiansaran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasiyang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak KoperasiIndonesia
Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan
Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan KOngres di samping halhal yangberkaitan dengan kehidupan perkoperasian diIndonesia ,juga mengenai hubungan Dewan Koperasi Indonesia
Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan
Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar
Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang DasarSementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebihbiak dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasisebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yangdisusun oleh BangsaIndonesia
Perlu dipahami bersama perbedaan sikap Pemerintah terhadap
pengembangan perkoperasian atas dasar perkembangan sejarah
pertumbuhannya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pemerintahan Kolonial Belanda bersikap pasif;
b. Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang bersikap aktif
negatif, karena akibat kebijaksanaannya nama koperasi menjadi
hancur (jelek);
c. Bersikap aktif positif di mana Pemerintah Republik Indonesia
memberikan dorongan kesempatan dan kemudahan bagi koperasi.
Tabel berikut menunjukkan perkembangan koperasi pada saat-saat
akhir Pemerintahan Kolonial Belanda dan angka perkembangan koperasi setelahIndonesia
suasana sebagai Negara jajahan tidak memiliki suatu iklim yang
menguntungkan bagi pertumbuhannya. Baru kemudian setelah
suatu perkembangan yang lebih baik. Pasal 33 UUD 1945 ayat 1 beserta penjelasannya menyatakan bahwaperekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan.Dalam penjelasannya disebutkan bahwa bangun perekonomian yang sesuai denganazas kekeluargaan tersebut adalah koperasi. Di dalam pasal 33 UUd 1945 tersebutdiatur pula di samping koperasi, juga peranan daripada Badan Usaha Milik Negaradan Badan Usaha Milik Swasta. Pada akhir 1946, Jawatan Koperasi mengadakanpendaftaran koperasi dan tercatat sebanyak 2500 buah koperasi di seluruh
terbentuknya SentralOrganisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang disingkat SOKRI;menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi serta menganjurkandiselenggarakan pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat.Selanjutnya, koperasi pertumbuhannya semakin pesat. Tetapi dengan terjadinyaagresi I dan agresi II dari pihak Belanda terhadap Republik Indonesia serta pemberontakanPKI di Madiun pada tahun 1948 banyak merugikan terhadap gerakan koperasi. Padatahun 1949 diterbitkan Peraturan Perkoperasian yang dimuat di dalam Staatsblad No.179. Peraturan ini dikeluarkan pada waktu Pemerintah Federal Belanda menguasai sebagianwilayah Indonesia yang isinya hampir sama dengan Peraturan Koperasi yang dimuatdi dalam Staatsblad No. 91 tahun 1927, dimana ketentuan-ketentuannya sudahkurang sesuai dengan keadaan Inidonesia sehingga tidak memberikan dampak yangberarti bagi perkembangan koperasi. Setelah terbentuknya Negara KesatuanRepublik Indonesia tahun 1950 program Pemerintah semakin nyata keinginannyauntuk mengembangkan perkoperasian.Kabinet Mohammad Natsir menjelaskan di mukaDewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan program perekonomian antara lainsebagai berikut: “Menggiatkan pembangunan organisasi-organisasi
rakyat, istimewa koperasi dengan cara pendidikan, penerangan, pemberian kredityang lebih banyak dan lebih mudah, satu dan lain seimbang dengan kemampuankeuangan Negara”. Untuk memperbaiki perekonomian-perekonomian rakyat Kabinet Wilopoantara lain mengajukan suatu “program koperasi” yang terdiri dari tiga bagian, yaitu:
a. Usaha untuk menciptakan suasana dan keadaan sebaik-baiknya bagi perkembangangerakan koperasi;
b. Usaha lanjutan dari perkembangan gerakan koperasi;
c. Usaha yang mengurus perusahaan rakyat yang dapat diselenggarakan atas dasarkoperasi.
Selanjutnya Kabinet Ali Sastroamidjodjo menjelaskan program
Pemerintahannya sebagai berikut:
”Untuk kepentingan pembangunan dalam
lapangan perekonomian rakyat perlu pula diperluas dan dipergiat gerakan koperasiyang harus disesuaikan dengan semangat gotong royong yang spesifik di
Sejalan dengan kebijaksanaan Pemerintah sebagaimana tersebut di atas, koperasimakin berkembang dari tahun ketahun baik organisasi maupun usahanya. Selanjutnyapada tanggal 15 sampai dengan 17 Juli 1953 dilangsungkan kongres koperasi Indonesiayang ke II di Bandung. Keputusannya antara lain merubah Sentral OrganisasiKoperasi Rakyat Indonesia (SOKRI) menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI). Disamping itu mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan mendirikan
Sekolah Menengah Koperasi di Provinsi-provinsi. Keputusan yang lain ialah penyampaiansaran-saran kepada Pemerintah untuk segera diterbitkannya Undang-Undang Koperasiyang baru serta mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi
Pada tahun 1956 tanggal 1 sampai 5 September diselenggarakan
Kongres Koperasi yang ke III di Jakarta. Keputusan KOngres di samping halhal yangberkaitan dengan kehidupan perkoperasian di
Pada tahun 1958 diterbitkan Undang-Undang tentang Perkumpulan
Koperasi No. 79 Tahun 1958 yang dimuat di dalam Tambahan Lembar
Negara RI No. 1669. Undang-Undang ini disusun dalam suasana Undang-Undang DasarSementara 1950 dan mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958. Isinya lebihbiak dan lebih lengkap jika dibandingkan dengan peraturan-peraturan koperasisebelumnya dan merupakan Undang-Undang yang pertama tentang perkoperasian yangdisusun oleh Bangsa
Perlu dipahami bersama perbedaan sikap Pemerintah terhadap
pengembangan perkoperasian atas dasar perkembangan sejarah
pertumbuhannya di Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut :
a. Pemerintahan Kolonial Belanda bersikap pasif;
b. Pemerintahan Pendudukan Balatentara Jepang bersikap aktif
negatif, karena akibat kebijaksanaannya nama koperasi menjadi
hancur (jelek);
c. Bersikap aktif positif di mana Pemerintah Republik Indonesia
memberikan dorongan kesempatan dan kemudahan bagi koperasi.
Tabel berikut menunjukkan perkembangan koperasi pada saat-saat
akhir Pemerintahan Kolonial Belanda dan angka perkembangan koperasi setelah
Labels:
Koperasi dan UKM
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 comments:
Post a Comment