Thursday, May 5, 2011
Arti dan Luas Lingkup Hukum Ekonomi
Dalam teori hukum, istilah “Hukum Ekonomi” merupakan terjemahan dari
Economisch Recht (Belanda) atau Economic Law (Amerika). Sekalipun demikian,
pengertian atau konotasi Economisch Recht di Belanda ternyata berbeda dengan
arti Economic Law di Amerika Serikat.
Sebab pengertian Economisch Recht (Belanda) sebenarnya berasal dari istilah Droit
E’conomique (Perancis) yang sebelumnya dipakai oleh Farjat dan yang setelah
Perang Dunia Kedua berkembang menjadi Droit de l’economie.
Adapun Droit E’conomique adalah kaidah-kaidah hukum Administrasi Negara
(terutama yang berasal dari kekuasaan eksekutif) yang mulai sekitar tahun 1930an
diadakan untuk membatasi kebebasan pasar di Perancis, demi keadilan ekonomi
bagi rakyat miskin, agar tidak hanya mereka yang berduit saja yang dapat
memenuhi kebutuhannya akanpangan, tetapi agar rakyat petani dan buruh juga
tidak akan mati kelaparan. Krisis ekonomi dunia yang dikenal dengan nama
“malaise” di tahun 1930an itulah yang mengakibatkan adanya koreksi terhadap
faham “pasar bebas”, karena ternyata pemerintah Perancis merasa wajib untuk
mengeluarkan peraturan Hukum Administrasi Negara yang menentukan harga
maksimum dan harga minimum bagi bahan-bahan pokok maupun menentukan izinizin
Pemerintah yang diperlukan untuk berbagai usaha di bidang ekonomi, seperti
misalnya untuk membuka perusahaan, untuk menentukan banyaknya penanaman
modal; dan didalam usaha apa modal ditanamkan; untuk mengimpor atau
mengekspor barang, kemana, seberapa dan sebagainya.
Peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara seperti itu dicakup dengan nama
Droit E’conomique (atau Hukum Ekonomi dalam arti sempit).
Kemudian, setelah Perang Dunia Kedua, yaitu sekitar tahun 1945an, negara-negara
Eropa yang harus membangun kembali negaranya dengan bantuan International
Bank for Reconstruction, PBB diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Lima
Tahun yang mendasari keputusan IBRD untuk memberi bantuan kepada negaranegara
yang bersangkutan. Persetujuan internasional antara IBRD dan negara
penerima bantuan dituangkan dalam kebijaksanaan dan peraturan hukum negara
penerima bantuan untuk dilaksanakan, seperti misalnya sampai kini juga terjadi di
Indonesia sejak Orde Baru.
Keseluruhan kebijaksanaan dan peraturan hukum yang tidak hanya terbatas pada
Hukum Administrasi Negara saja, tetapi juga mengatur hal-hal yang termasuk
substansi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Perdata
Internasional, bahkan juga Hukum Acara Perdata dan Pidana, dicakup dengan
nama Droit de l’Economique atau Hukum Ekonomi dalam arti luas.
Kehidupan Ekonomi sebagai Sistem atau Tatanan
Pada gilirannya ekonomipun merupakan suatu sistem. Prof. Heinz Lampert dalam
buku yang berjudul “Ekonomi Pasar Sosial: Tatanan Ekonomi dan Sosial Republik
Federasi Jerman” 1 membedakan antara :
a. tatanan dari suatu perekonomian nasional yang sedang berjalan atau tatanan
ekonomi efektif yang menjabarkan keadaan, kejadian dan karena itu bersifat
deskriptif;
b. tatanan yang diharapkan, atau tatanan ideal atau konsep tatanan kebijakan.
Di dalam kaitannya dengan Hukum Ekonomi (Economic Law, bukan economic
laws), tatanan ekonomi yang disebut pertama didasarkan pada hukum positif atau
1 Konrad Adenauer Stiftung, 1994, h. 1-2
hukum yang berlaku (positive law) sedang pengertian sistem sebagai tatanan yang
ideal untuk sebagian berhubungan dengan konstitusi (UUD) dan untuk sebagian lagi
hukumnya masih harus dibangun untuk mencapai sistem ekonomi maupun sistem
hukum yang mendukungnya. Selanjutnya Heinz Lampert mengatakan bahwa “
Suatu tatanan ekonomi haruslah bersifat instrumental untuk mengatasi tiga
masalah yang terdapat dalam setiap masyarakat ekonomi, yaitu :
Pertama, fungsi perekonomian harus dijalankan dan diamankan;
Kedua, semua aktivitas ekonomi harus dikoordinasikan dengan jelas, dan
Ketiga, tatanan ekonomi harus dijadikan sebagai alat bagi pancapaian tujuan-tujuan
dasar politik.
Maka, apabila kita menganut faham Prof. Mochtar Kusumaatmadja, bahwa salah
satu fungsi Hukum adalah, untuk menyediakan jalur-jalur bagi pembangunan (politik,
ekonomi, hukum maupun sosial budaya) 2 masyarakat, maka tema ini tiada lain
adalah: “Mendeteksi kekurangan-kekurangan sistem ekonomi maupun sistem
hukum kita yang sedang berlaku sekarang ini untuk menemukan jalan dan cara-cara
bagaimana bangsa kita setahap demi setahap dapat mendekati tatanan ideal kita
(baik tatanan ekonomi maupun tatanan hukum dan sosial-politik nasional)
sebagaimana tercantum dalam undang-undang dasar kita (setelah 4 kali di
amandemen) dan sebagaimana terungkap dari opini masyarakat kita dewasa ini.”
Tentu saja makalah ini dibuat dengan asumsi, bahwa antara sistem hukum dan
sistem ekonomi suatu negara/bangsa senantiasa terdapat interaksi dan hubungan
pengaruh mempengaruhi yang mungkin positif, tetapi juga dapat bersifat negatif
seperti terjadi sejak Orde Baru dan yang sebenarnya ikut menyebabkan krisis
ekonomi yang berkepanjangan yang masih terus berlangsung hingga saat ini.
Beberapa pertanyaan yang diperlukan oleh sarjana hukum untuk dapat menyusun
suatu sistem Hukum Ekonomi yang dapat diharapkan menunjang pembangunan
ekonomi adalah antara lain :
1. Sistem ekonomi yang ideal seperti apakah yang dulu dicita-citakan oleh
pendiri bangsa kita dan sistem ekonomi nasional seperti apa pula yang perlu
(ideally) dan (secara realistic) dapat kita bangun dipermulaan abad ke-21 ini?
Benarkah bangsa Indonesia menginginkan suatu sistem ekonomi pasar yang
sebebas-bebasnya, ataukah (mengingat mayoritas bangsa masih hidup
dalam era masyarakat agraria dan permulaan industrialisasi), ekonomi pasar
yang kita butuhkan adalah apa yang di Jerman dikenal sebagai Soziale
Markt-wirtschaft atau sistem ekonomi pasar sosial, sebagaimana telah sejak
tahun 1953 (setengah abad) diterapkan di Jerman? Dan bukan sistem
ekonomi pasar dengan persaingan yang sebebas-bebasnya, seperti yang
2 Fungsi hukum yang lain adalah menjaga ketertiban dan keamanan serta menciptakan suasana
kepastian hukum dan adil dalam masyarakat.
diterapkan di Amerika Serikat? Jika benar, maka kebijaksanaan Hukum
Ekonomi dan peraturan, organisasi, serta manajemen sebagai segmen
perekonomian juga sebaiknya tidak terlalu mengacu kepada kebijaksanaan
dan hukum Ekonomi Amerika Serikat, tetapi sebaiknya lebih bercermin pada
teori ekonomi kebijaksanaan dan / atau Hukum Ekonomi Jerman, misalnya.
2. Hal-hal apa saja yang merupakan ciri-ciri dan kekurangan-kekurangan sistem
ekonomi Indonesia dewasa ini? Dan dalam hal apa diperlukan perbaikan atau
perubahan agar lebih mendekati sitem ekonomi kita yang dicita-citakan.
3. Hal-hal apa di dalam bidang hukum yang oleh para ahli ekonomi dan
pengusaha dirasakan sebagai penghambat atau penghalang kemajuan
ekonomi.
4. Dan unsur-unsur apa pula di dalam sistem hukum kita yang diharapkan dapat
diperbaiki dan bagaimana memperbaikinya agar Hukum lebih menunjang
kegiatan ekonomi?
5. Paradigma dan peraturan hukum apa yang harus kita ubah sebagai akibat
globalisasi ekonomi; agar di satu pihak kita dapat bersaing dengan pelaku
ekonomi asing (termasuk dari negara tetangga), tetapi dilain pihak tetap setia
(walaupun dalam bentuk yang lebih modern) pada cita-cita bangsa dan
arahan konstitusi?
Hukum Sebagai Sistem
Biasanya orang hanya melihat dan bahkan terlalu sering mengidentikan hukum
dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, hanya dengan undang –
undang saja.
Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsu saja dari
keseluruhan sistem hukum, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur sebagai berikut :
a. asas-asas hukum (filsafah hukum)
b. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
1. Undang-undang
2. peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang
3. yurisprudensi tetap (case law)
4. hukum kebiasaan
5. konvensi-konvensi internasional
6. asas-asas hukum internasional
c. sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar
hukum
d. pranata-pranata hukum
e. lembaga-lembaga hukum termasuk :
1. struktur organisasinya
2. kewenangannya
3. proses dan prosedur
4. mekanisme kerja
f. sarana dan prasarana hukum, seperti ;
1. furnitur dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan sistem
manajemen perkantoran
2. senjata dan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
3. kendaraan
4. gaji
5. kesejahteraan pegawai/karyawan
6. anggaran pembangunan, dan lain-lain
g. budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif, legislatif
maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk pers), yang di
Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-benar dibuktikan
seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah melakukan suatu
kejahatan atau perbuatan tercela.
Maka sistem hukum terbentuk oleh sistem interaksi antara ketujuh unsur di atas itu,
sehingga apabila salah satu unsurnya saja tidak memenuhi syarat, tentu seluruh
sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau apabila salah satu
unsurnya berubah, maka seluruh sistem dan unsur-unsur lain juga harus berubah.
Dengan kata lain : perubahan undang-undang saja tidak akan membawa perbaikan,
apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di dalam bidang peradilan,
rekruitmen dan pendidikan umum, reorganisasi birokrasi, penyelarasan proses dan
mekanisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana serta pengembangan
budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum sebagai sesuatu
yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang damai, tertib dan sejahtera.
Dampak Riba terhadap Perekonomian Indonesia
Krisis moneter yang pada mulanya terjadi di Thailand menular ke Malaysia, Philipine,
Korea dan Indonesia. Pasar saham dan kurs uang tersungkur jatuh secara dahsyat. Bank
sentral terpaksa turun tangan dengan mencetak uang baru, melakukan transaksi forward
dan menaikkan tingkat bunga yang tidak terduga. Volatilitas krisis menimbulkan badai
yang kuat menuju kehancuran dan mengakibatkan goncangnya sistem perbankan yang
rapuh. Padahal lembaga perbankan merupakan tulang punggung perusahaan
manufacturing yang selama ini mengandalkan bunga rendah. Selama tahun pertama
krisis kurs mata uang di lima negara terdepresiasi 35 – 80 %, bahkan Indonesia,
mencapai 400 %. Hal ini menyebabkan menciutnya nilai kekayaan dari negara-negara
tersebut khususnya Indonesia.
Nilai rupiah yang pada mulanya setara dengan Rp 2.445, meningkat secara tajam menjadi
Rp 17.000-an. Dalam masa yang panjang, nilai rupiah ini bertenggger di atas Rp
10.000.-. Kondisi ini membuat lembaga perbankan terpaksa menaikkan suku bunga
secara tajam pula, yaitu mencapai 70 %. Akibatnya lembaga perbankan konvensional
kesulitan mengembalikan bunga tabungan/deposito nasabah, sementara pendapatannya
lebih kecil dari kewajibannya untuk membayar bunga, ditambah lagi kredit macet akibat
krisis moneter. Inilah yang disebut dengan negative spread yang berarti lembaga
perbankan terus-menerus merugi dan modalnya semakin terkuras yang pada gilirannya
berakibat pada likuidasi sejumlah bank.
Bank-bank raksasa yang memiliki nasabah jutaan orang, yang kekurangan modal,
terpaksa direkap (disuntik modal) oleh pemerintah melalui Bank Indonesia dengan BLBI
(Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) sejumlah sekitar Rp 400 triliun.
Kalau tidak dibantu, pastilah bank-bank rekap itu mati/tutup karena CARnya di bawah
standart yang ditetapkan pemerintah (8 %).
Karena pemerintah tidak memiliki uang cash/riil, maka pemerintah membantu modal
bank konvensional itu dalam bentuk obligasi. Kalau namanya obligasi, pastilah memiliki
bunga. Bunga ini selanjutnya kembali menjadi beban pemerintah yang tak lain adalah
dana APBN. Dana APBN adalah milik rakyat dan bangsa Indonesia, bukan milik para
konglomerat pemilik bank. Membantu modal bank ribawi itu, berarti membantu para
kapitalis (pemilik dana).
Data-data di bawah ini menginformasikan jumlah BLBI yang diberikan pemerintah
kepada bank-bank konvensional dan besar bunga yang mereka terima dari negara pada
September 2002.(
Investasi, Inflasi & Resesi
• INVESTASI =PEMBENTUKAN MODAL (I)
• INVESTASI DIPENGARUHIOLEH BESARNYA TABUNGAN
• FAKTOR-FAKTOR YGMEMPENGARUHI BESAR KECILNYA INVESTASI :
– MARGINAL EFICIENCY OFCAPITAL YAITU HASIL YG DIHARAPKAN DARI PERTAMBAHAN INVESTASI
– SUKU BUNGA KREDIT
• 2 CARA INVESTASI :
– INVESTASI YGDIPENGARUHI OLEH PENDAPATAN
– INVESTASI YG TIDAKDIPENGARUHI O/ PENDAPATAN
• PENGELUARANPEMERINTAH (G)
BESARNYA PENGELUARANPEMERINTAH DIPENGERUHI OLEH FAKTOR EKONOMI DAN POLITIK
• EKSPORT DAN IMPORT(X-M)
BESARNYA EKSPORT DITENTUKANOLEH PERMINTAAN LUAR NEGERI DAN SEBAGIAN OLEH KEADAAN HARGA, MUTU PROD DLMNEGERI
• INFLASI & RESESI
• TUJUAN INSTRUKSIONAL
• SETELAH MENGIKUTIPOKOK BAHASAN INI MAHASISWA DAPAT MEMAHAMI DAN MENJELASKAN JENIS INFLASI,PENYEBAB DAN AKIBAT SERTA CARA MENGATASINYA
• PENGANTAR
• PERTUMBUHAN EKONOMIDAN INFLASI.
• DUA PENYAKITPEREKONOMIAN :
– RESESI / KELESUAN,KEG PEREKONOMIAN MACET, PERTUMBUHAN EKONOMI TURUN.
– INFLASI, KAPASITASPRODUKSI NASIONAL TDK MAMPU MELAYANI PERMINTAAN MASYARAKAT.
• KONJUNGTUR
• KONJUNGTUR = PASANGSURUTNYA PEREKONOMIAN SUATU NEGARA.
• THE GREAT DEPRESSION(1930)
• PENDAPAT KARL MARX =HANCURNYA SISTEM KAPITALIS.
• PENDAPAT J. M.KEYNESS = KONJUNGTUR DAPAT DIMINIMALKAN DGN CAMPUR TANGAN PEMERINTAH.
• GELOMBANG KONJUNGTUR
POLA DASAR KONJUNGTUR :
• TAHAP EKSPANSI,PEREKONOMIAN BERKEMBANG DENGAN CEPAT.
• RESESI/KELESUAN,KEMACETAN / KEMUNDURAN MULAI MUNCUL MENGGANGGU PERTUMBUHAN.
• DEPRESI /KEMEROSOTAN, BANYAK PABRIK TUTUP.
• PEMULIHAN
• MENGAPA TERJADI ?
• FAKTOR-FAKTOR :
– OVER PRODUKSI
– KEKURANGAN KONSUMSI
– TINGKAT BUNGA
– JUMLAH UANG BEREDAR.
• GEJALA STARTER –RESPONSE :
– STARTER : PENEMUANBARU, PERUBAHAN ALAM, POLITIK, PERANG.
– RESPON MASYARAKAT,VOL PROD. HARGA, BUNGA BANK, KONSUMSI
• BAGAIMANA DIINDONESIA ?
• INFLASI
• INFLASI = KENAIKANHARGA SECARA UMUM. (MENURUNNYA NILAI UANG)
• INFLASI BERHUB. JML.UANG BEREDAR, IRVING FISHER
• JUMLAH UANG NAIK =HARGA NAIK.
• KESEIMBANGAN ARUSUANG DAN BARANG
• PEREKONOMIAN BERJALANLANCAR DAN SEIMBANG MAKA:
• PROD LANCAR MELAYANIKEBUTH. MASY, LAP KERJA BAIK.
• HARGA PROD. NORMALDAN TERJANGKAU.
• JML. UANG BEREDARMENCUKUPI.
• HARGA-HARGA STABIL(SEIMBANG).
• TERGANGGUNYA ARUSUANG DAN BARANG
• SEGI PRODUKSI(TERGANGGU)
• SEGI PERMINTAAN(PERMINTAAN NAIK).
• SEGI HARGA (KENAIKANUPAH, HARGA MINYAK, PERUBAHAN KURS)
• SEGI UANG (EKSPANSIKREDIT)
• TIGA JENIS INFLASI
• INFLASI YG DISEBABKANKELEBIHAN PERMINTAAN (DEMAND PULL INFLATION).
• INFLASI KRN KENAIKANBIAYA PRODUKSI (BAHAN BAKU, GAJI).
• INFLASI KRN PENGARUHEKONOMI LUAR NEGERI
• AKIBAT INFLASI
• INFLASI RENDAH AKANMENDORONG PEREKONOMIAN.
• HARGA BARANG NAIK.
• MUNCUL SPEKULAN.
• KEMISKINAN
• PEMBERONTAKAN.
• 2 KESEIMBANGAN YGHARUS DIJAGA
• KESEIMBANGANPENAWARAN DAN PERMINTAAN.
• KESEIMBANGAN MONETER.
• KEBIJAKAN EKONOMIPEMERINTAH
• POLITIK FISKAL (APBN)
• POLITIK MONETER(BUNGA BANK, KREDIT)
• POLITIK HARGA DANUPAH (SUBSIDI, UPAH PEGAWAI)
• POLITIK PRODUKSI(EKSTENSIFIKASI, INTENSIFIKASI, PROTEKSI, PENANAMAN MODAL)
• POLITIK PERDAGANGANLUAR NEGERI (BEA MASUK, QUOTA)
• POLITIK PERBURUHAN(UMR, PERATURAN)
3 Pendapatan Nasional
• PRODUK NASIONAL BRUTO:
PEND. NASIONAL YGDIHITUNG DENGAN CARA MENJUMLAHKAN PENGELUARAN YG DILAKUKAN OLEH RT, PENGUSAHA,PEMERINTAH DAN PENDUDUK LUAR NEGERI ATAS BARANG DAN JASA YG DIPROD DI DALAMNEGERI
• PRODUK DOMESTIK BRUTO : PEND. NASIONAL YG DIHITUNG DGN CARAPRODUKSI YAITU DGN
MENJUMLAHKAN NILAI PROD YANG DICIPTAAKAN BRBG INDUSTRI DIDALAM PEREKONOMIAN• PENDAPATAN NASIONALADALAH PENDAPATAN NASIONAL YG DIHITUNG DGN CARA MENJUMLAHKAN PENDAPATAN FAKTOR2PRODUKSI YG DIGUNAKAN DLM PRODUKSI
• UNSUR-UNSURPENDAPATAN NASIONAL
• UPAH ATAU GAJI
• BUNGA BANK
• LABA
• SEWA
• DEVIDEN
• PAJAK ATAS PERSEROAN
• LABA PERUSAHAANDITAHAN
• PAJAK TAK LANGSUNG
• PENYUSUTAN
• KOMPONEN PRODUKNASIONAL
• NNP (NET NATIONALPRODUCT) U/ MENGUKUR OUTPUT PEREKONOMIAN
• NNP = C + I + G +(X-M)
• KONSUMSI (C) RT RATA2SEBESAR 65% DARI TOTAL PENDAPATAN NASIONAL
• PENDAPATAN NASIONALNAIK KONSUMSI JUGA NAIK
• C = a + b Y
• b = C
Y
• SISA KONSUMSI =SAVING ( S = I)
• PERUBAHAN KONSUMSIDISEBABKAN:
• PERUBAHAN AKTIVALIQUID YG DIMILIKI RUMAH TANGGA
• PERKIRAAN PENDAPATANYAD
• KEKURANGAN PRODUK
• KONDISI-KONDISIKREDIT
• TABUNGAN = PENDAPATANYG TIDAK DIKELUARKAN UNTUK KONSUMSI
• PERUBAHAN POLAKONSUMSI MEMPENGARUHI PERUBAHAN POLA TABUNGAN
• TABUNGAN (S)DIPENGARUHI OLEH TINGKAT SUKU BUNGA (r) DAN PENDAPATAN ( Y )
Pengertian Permintaan & Penawaran
• PERMINTAAN ?
• JUMLAH BARANG YANGAKAN DIBELI OLEH MASYARAKAT DENGAN BERBAGAI TINGKAT HARGA.
• HUBUNGAN HARGA DENGANJUMLAH PERMINTAAN ?
• TURUN MIRING DARIKIRI ATAS KE KANAN BAWAH.
• P TURUN Q NAIK
• APABILA SATUAN HARGANAIK MAKA JML YG DIMINTA BERKURANG.
• JIKA JML YG TAWARKANBERTAMBAH HAL MAKA HARGA AKAN DIJUAL DENGAN HARGA YG LEBIH RENDAH.
• KONSEP PENAWARAN
• PENAWARAN JUMLAHBARANG YANG AKAN DIJUAL PADA BERBAGAI TINGKAT HARGA DIPASAR PADA JANGKA WAKTUTERTENTU.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Sample Text
Kategori
- Akuntansi Manajemen (13)
- Bank dan L Keuangan (18)
- Bisnis Internasional (11)
- Bisnis Syariah (15)
- Dasar Akuntansi (33)
- Ekonomi (18)
- Elektronik (4)
- Etika Bisnis (2)
- Filsafat Ilmu (1)
- Hukum (4)
- Humor (7)
- IE Mikro (12)
- Islam (141)
- Kata Bijak (1)
- Kesehatan (48)
- Komputer (71)
- Komunikasi Bisnis (25)
- Koperasi dan UKM (16)
- Makroekonomi (26)
- Manajemen Biaya (10)
- Manajemen Pemasaran (15)
- Manajemen SDM (28)
- Motivasi (2)
- news (1)
- Pendidikan Pancasila (12)
- Pengantar Bisnis (1)
- Pengantar Manajemen (8)
- Pengetahuan (189)
- Perekonomian Indonesia (12)
- Perpajakan (19)
- Renungan (5)
- Umum (3)
- Wiraswasta (14)
Social Profiles
Arsip Blog
-
▼
2012
(14)
-
▼
March
(14)
- Pengertian atribut produk, harga dan promosi
- Sejarah Peradaban Romawi Kuno
- Makalah Khalifah islam
- Pengertia Zakat
- Pengertian Wakaf
- Tak Ada Peradaban Islam Tanpa Wakaf
- Perbedaan Zakat Mal
- Teori Konsumsi Dan Investasi
- TEORI KONSUMSI KONVENSIONAL VS ISLAM
- ETIKA DEONTOLOGIS IMMANUEL KANT
- PENGERTIAN DAN RELEVANSI ETIKA
- PENGERTIAN UTILITARISME
- Perbedaan Biaya dan Beban
- Hasil Final All England Maret 2012
-
▼
March
(14)
Pengikut
Guest Counter
Powered by Blogger.
Labels
- Akuntansi Manajemen (13)
- Bank dan L Keuangan (18)
- Bisnis Internasional (11)
- Bisnis Syariah (15)
- Dasar Akuntansi (33)
- Ekonomi (18)
- Elektronik (4)
- Etika Bisnis (2)
- Filsafat Ilmu (1)
- Hukum (4)
- Humor (7)
- IE Mikro (12)
- Islam (141)
- Kata Bijak (1)
- Kesehatan (48)
- Komputer (71)
- Komunikasi Bisnis (25)
- Koperasi dan UKM (16)
- Makroekonomi (26)
- Manajemen Biaya (10)
- Manajemen Pemasaran (15)
- Manajemen SDM (28)
- Motivasi (2)
- news (1)
- Pendidikan Pancasila (12)
- Pengantar Bisnis (1)
- Pengantar Manajemen (8)
- Pengetahuan (189)
- Perekonomian Indonesia (12)
- Perpajakan (19)
- Renungan (5)
- Umum (3)
- Wiraswasta (14)
Ads 468x60px
Popular Posts
-
Ø ATRIBUT PRODUK 1. Merek, merupakan istilah, nama, tanda,symbol/lambing, desain, warna, gerak atau kombinasi atribut-atribut pro...
-
Biaya (cost) dan beban (expense) adalah duahal yang berbeda karakteristiknya. Kos merupakan bahan olah dasar akuntansi (pengukuran yang dil...
-
Romawi ialahperadaban dunia yang letaknya terpusat di kota Roma masa kini. Peradaban Romawidikembangkan Suku Latia yang menetap di lembah Su...
-
1. Arti Utilitarisme adalah faham atau aliran dalam filsafat moral yangmenekankan prinsip manfaat atau kegunaan ( theprinciple o...
-
Zakat Dari Wikipedia bahasa Indonesia,ensiklopedia bebas Zakat adalah sedekah yang wajib dikeluarkan umat Islammenjelang akhir bulan Ramad...
-
1. Ajaran pokok etikadeontologis Kant Etikadeontologis adalah teori filsafat moral yang mengajarkan bahwa sebuah tindaka...
-
1. Makna Zakat Secara bahasa, zakat itu bermakna :[1] bertambah, [2] suci, [3] tumbuh [4] barakah. (lihat kamus Al-Mu`jamal-Wasith jilid 1 h...
-
Tontowi Ahmad dan Lilyana Natsir akhirnya menjadi juara All England 2012 untuk ganda campuran. Hasil ini sekaligus mengakhiri paceklik gelar...
-
Beep : bunyi speaker yang dikeluarkan komputer pada proses post atau padasaat ada kesalahan/gangguang tertentu BIOS : Basic Input Outp...
-
Jumat, 05 Maret 2010 10:48 Jakarta - Gerakan zakat, infak, dan sedekah (ZIS), sudahlama bergema. Bahkan, dana yang bisa dihimpun melalui lem...
Blog Archive
-
▼
2012
(14)
-
▼
March
(14)
- Pengertian atribut produk, harga dan promosi
- Sejarah Peradaban Romawi Kuno
- Makalah Khalifah islam
- Pengertia Zakat
- Pengertian Wakaf
- Tak Ada Peradaban Islam Tanpa Wakaf
- Perbedaan Zakat Mal
- Teori Konsumsi Dan Investasi
- TEORI KONSUMSI KONVENSIONAL VS ISLAM
- ETIKA DEONTOLOGIS IMMANUEL KANT
- PENGERTIAN DAN RELEVANSI ETIKA
- PENGERTIAN UTILITARISME
- Perbedaan Biaya dan Beban
- Hasil Final All England Maret 2012
-
▼
March
(14)