Wednesday, October 19, 2011

PERUMUSAN DEMOKRASI PANCASILA


Dalam bukunya Dasar-dasar Ilmu Politik, Prof. Miriam Budiardjo mengemukakan
beberapa perumusan mengenai Demokrasi Pancasila yang diusahakan dalam beberapa
seminar, yakni:
1. Seminar Angkatan Darat II, Agustus 1966
a. Bidang Politik dan Konstitusional
1) Demokrasi Pancasila seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar1945,yang berarti menegakkan kembali azas negara-negara hukum
dimana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, dimana hakhak
azasi manusia baik dalam aspek kolektif, maupun dalam aspek
perseorangan dijamin, dan dimana penyalahgunaan kekuasaan, dapat
dihindarkan secara institusionil. Dalam rangka ini harus diupayakan supaya
lembaga-lembaga negara dan tata kerja orde baru dilepaskan dari ikatan
pribadi dan lebih diperlembagakan (depersonalization, institusionalization )
2) Sosialisme Indonesia yang berarti masyarakat adil dan makmur.
3) Clan revolusioner untuk menyelesaikan revolusi , yang cukup kuat untuk
mendorong Indonesia ke arah kemajuan sosial dan ekonomi sesuai dengan

tuntutan-tuntutan abad ke-20.
b. Bidang Ekonomi
Demokrasi ekonomi sesuai dengan azas-azas yang menjiwai ketentuanketentuan
mengenai ekonomi dalam Undang-undang Dasar 1945 yang pada
hakekatnya, berarti kehidupan yang layak bagi semua warga negara, yang antara
lain mencakup :
1) Pengawasan oleh rakyat terhadap penggunaan kekayaan dan keuangan negara
dan
2) Koperasi
3) Pengakuan atas hak milik perorangan dan kepastian hukum dalam
penggunaannya
4) Peranan pemerintah yang bersifat pembina, penunjuk jalan serta pelindung.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
15
2. Musyawarah Nasional III Persahi : The Rule of Law, Desember 1966
Azas negara hukum Pancasila mengandung prinsip:
a. Pengakuan dan perlindungan hak azasi yang mengandung persamaan dalam bidang
politik, hukum, sosial, ekonomi, kultural dan pendidikan.
b. Peradilan yang bebas dan tidak memihak, tidak terpengaruh oleh sesuatu
kekuasaan/kekuatan lain apapun.
c. Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan. Yang dimaksudkan kepastian
hukum yaitu jaminan bahwa ketentuan hukumnya dapat dipahami, dapat
dilaksanakan dan aman dalam melaksanakannya.
3. Symposium Hak-hak Azasi Manusia, Juni 1967
Demokrasi Pancasila, dalam arti demokrasi yang bentuk-bentuk penerapannya
sesuai dengan kenyataan-kenyataan dan cita-cita yang terdapat dalam masyarakat kita,
setelah sebagai akibat rezim Nasakom sangat menderita dan menjadi kabur, lebih
memerlukan pembinaan daripada pembatasan sehingga menjadi suatu political culturea
yang penuh vitalitas.
Berhubung dengan keharusan kita di tahun-tahun mendatang untuk
mengembangkan a rapidly expanding economy, maka diperlukan juga secara mutlak
pembebasan dinamika yang terdapat dalam masyarakat dari kekuatan-kekuatan yang
mendukung Pancasila. Oleh karena itu diperlukan kebebasan berpolitik sebesar
mungkin. Persoalan hak-hak azasi manusia dalam kehidupan kepartaian untuk tahuntahun
mendatang harus ditinjau dalam rangka keharusan kita untuk mencapai
keseimbangan yang wajar di antara 3 hal, yaitu:
a. Adanya pemerintah yang mempunyai cukup kekuasaan dan kewibawaan.
b. Adanya kebebasan yang sebesar-besarnya.
c. Perlunya untuk membina suatu rapidly expanding economy.
Demokrasi, sebuah kata sakti dalam beberapa tahun terakhir. Sebuah kata yang setiap
Negara/ bangsa selalu mengagungkannya. Saking saktinya kata tersebut sampai memiliki
pengaruh yang luar biasa hebatnya. Meskipun sebagian masyarakat tidak paham apa
sebenarnya yang didemokrasi, kekuasaan-kah, Keadilan-kah, Pendidikan-Kah atau Cuma
pendapat/aspirasi saja. Kalau demokrasi diartikan sebagai kebebasan dalam mengeluarkan
pendapat, berarti itu hanya demokrasi dalam lingkup mengeluarkan pendapat. Lalu
dimanakah letak Demokrasi Pendidikan? Demokrasi Keadilan? Demokrasi beragama? (ya
binggung kalo sudah begini).
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
16
Ya karena itu tidak terlepas dari peran Amerika dan sekutunya yang mengklaim
sebagai polisi dunia/Negara paling demokrasi, dengan menggunakan dalih ini dia
(amerika,red) menutupi tujuan terselubungnya. Coba diingat perlakuan Amerika terhadap
Afganistan, Iraq dan yang terakhir memojokkan Iran dengan isu Nuklirnya, Apakah itu
demokrasi? (anda bisa lihat buktinya sendiri).Wong dia boleh memiliki Nuklir, Kenapa orang
lain tidak boleh kalo itu baik & kalo itu jahat kenapa dia memilikinya??? Ya beginilah cirriciri
Kapitalis dan Komunis dengan kedok apapun, tetntunya ini buka pemimpin tentunya ini
bukan polisi dunia tapi penjajah dunia lebih tepatnya.
Lalu bagaimana dengan Indonesia, lah ini lagi lebih parah sudah tidak tau apa itu
demokrasi ikut-ikutan demokratis, karena tidak paham malah jadinya kapitalis, buktinya :
biaya pendidikan yang tinggi tetntu hanya bias dirasakan sebagian orang berduit, lalu
bagaimana dengan petani, nelayan, buruh, ya tentu tidak mampu. Apa ini demokratis?
(demokratis jangan hanya diartikan sebagai kebebasan mengeluarkan pendapat saja kita
tertipu, tetapi demokratis itu juga kebebasan belajar, pendidikan, keadilan, ekonomi dll).
Lalu kita ini enaknya apa? Ngapain meniru yang tidak jelas kita punya demokrasi
sendiri yaitu DEMOKRASI PANCASILA. Ya ini sudah jelas dan cocok dengan kita. Sama
halnya dengan setiap Negara/bangsa memiliki cirri masing-masing. Contonya makanan, yang
cocok dengan lidah kita ya sambal bukan moyonesnya Amerika. Kembali kedemokrasi
Pancasila kita, sudah sangat jelas dan cocok dengan kita, mari kita lihat satu persatu sila di
Pancasila:
KETUHANAN YANG MAHA ESA, dimana letak demokrasinya ?
· Apakah disini disebutkan hanya mengkhusukan kepad salah satu agama saja? Tentu
tidak-kan, tentunya Yang Maha Esa menurut keyakina masing-masing. Disini tidak
ada unsure pemaksaan bahwa agama A atau B yang paling beanar/salah. Apakah ini
bukan Demokrasi??
KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN BERADAP, diamana demokrasiny?
· Sila ini sudah jelas, kemanusiaan Adil dan Beradap, bahwa keadilan ini milik siapa
saja, keadilan pendidikan, keadilan hokum, keadilan ekonomi. Bukan milik orang
kaya thok, pejabat thok, koruptor thok, tukang sayur thok tapi milik semua. Apakh sila
ini diksusukan utnuk satu golongan saja? Apakah ini bukan demokrasi namanya????
PERSATUAN INDONESIA
· Sudah jelas bahwa Indonesia itu kekuatan utamanya da di persatuan. Persatuan itu
tidak ada yang lebih baik atau buruk, lebih tinggi atau lebih rendah, suku A lebih baik
dari Suku B atau sebalikanya, semua memiliki kedudukan sma sebagai komponen
bangsa. Apakh ini tidak Demokrasi???
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
17
KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM
PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN.
· Ini sudah Jelas! Apakah ini bukan Demokrasi???
KEADILAN SOSILA BAGI SELURUH RAKYAT INDONESIA.
· Ini jelas sekali, keadilan social harus merata, apa ini bukan demokrasi?????
Mari Berpikir:
1. Apakah kita sudah melaksanakan DEMOKRASI PANCASILA?
2. Apakah kita sudah melaksanakan DEMOKRASI PENDIDIKAN?
3. Apakah Kita pernah merenung Apa Demokrasi KITA???
4. Apakah Kita pernah berpikir kita mau Apa???
5. Apakah Kita pernah merenung musuh kita siapa???
6. Apakah Kita pernah merenung yang merongrong bangsa kita Siapa???
7. Apakah Kita pernah berpikir kemajuan kita sampai mana???
8. Apakah Kita pernah merasa pendidikankita sudah dirasakan oleh semua pihak?
9. Apakah Kita sudah pernah mengenalkan makana pancasila pada generasi muda??
10. Apakah kita pernah berpikir bagaimana Negara kita 20 tahun lagi?
11. Atau kita hanya berpikir yang pendting SAYA, SAYA dan SAYA?
12. APAKAH, APAKAH, APAKAH KITA SUDAH SADAR ???????
Marilah Kta Berseeeru Indonesia Bersatu, Hiduplah Tanahku, Hiduplah Negriku,
bangsaku, Rakyatku Semuaaanya. Bangunlah Jiwanya bangunlah badanya Untuk
INDONESIA RAYA. ………………………..

SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI PANCASILA


Landasan formil dari periode Republik Indonesia III ialah Pancasila, UUD 45 serta
Ketetapan-ketetapan MPRS. Sedangkan sistem pemerintahan demokrasi Pancasila menurut
prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Batang Tubuh UUD 1945 berdasarkan tujuh sendi
pokok, yaitu sebagai berikut:
Demokrasi Pancasila
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum
Negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan
belaka (Machsstaat). Hal ini mengandung arti bahwa baik pemerintah maupun lembagalembaga
negara lainnya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum
dan tindakannya bagi rakyat harus ada landasan hukumnya. Persamaan kedudukan dalam
hukum bagi semua warga negara harus tercermin di dalamnya.
2. Indonesia menganut sistem konstitusional

Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional (hukum dasar) dan tidak bersifat
absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak terbatas). Sistem konstitusional ini lebih
menegaskan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh
ketentuan konstitusi, di samping oleh ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang merupakan
pokok konstitusional, seperti TAP MPR dan Undang-undang.
3. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara yang
tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 pada halaman terdahulu,
bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh
MPR. Dengan demikian, MPR adalah lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh
rakyat Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas
pokok, yaitu:
a. Menetapkan UUD;
b. Menetapkan GBHN; dan
c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden
Wewenang MPR, yaitu:
a. Membuat putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga negara lain,
seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Presiden;
b. Meminta pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN;
c. Melaksanakan pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden;
d. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatannya apabila
presiden/mandataris sungguh-sungguh melanggar haluan negara dan UUD;
e. Mengubah undang-undang.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
12
4. Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara tertinggi.
Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus tunduk dan bertanggung jawab kepada
majelis. Presiden adalah Mandataris MPR yang wajib menjalankan putusan-putusan
MPR.
5. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR mengawasi
pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang oleh presiden dan DPR
harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang termasuk APBN. Untuk
mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak
DPR di bidang legislative ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget.
Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
a. Hak tanya/bertanya kepada pemerintah;
b. Hak interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah;
c. Hak Mosi (percaya/tidak percaya) kepada pemerintah;
d. Hak Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal;
e. Hak Petisi, yaitu hak mengajukan usul/saran kepada pemerintah.
6. Menteri Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri
negara. Menteri ini tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden.
Berdasarkan hal tersebut, berarti sistem kabinet kita adalah kabinet
kepresidenan/presidensil.
Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab kepada presiden, tetapi mereka
bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini menjalankan kekuasaan pemerintah dalam
prakteknya berada di bawah koordinasi presiden.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
13
7. Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi ia bukan diktator,
artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus memperhatikan sungguh-sungguh suara
DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat dibubarkan oleh presiden dan semua
anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR. DPR sejajar dengan presiden.

FUNGSI DEMOKRASI PANCASILA


Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Menjamin adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
a. Ikut menyukseskan Pemilu;
b. Ikut menyukseskan Pembangunan;
c. Ikut duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
2. Menjamin tetap tegaknya negara RI,
3. Menjamin tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem
konstitusional,
4. Menjamin tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila,
5. Menjamin adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga negara,
6. Menjamin adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
a. Presiden adalah Mandataris MPR,
b. Presiden bertanggung jawab kepada MPR.

CIRI-CIRI DEMOKRASI PANCASILA


Dalam bukunya, Pendidikan Pembelajaran dan Penyebaran Kewarganegaraan,
Idris Israil (2005:52-53) menyebutkan ciri-ciri demokrasi Indonesia sebagai berikut:
1. Kedaulatan ada di tangan rakyat.
2. Selalu berdasarkan kekeluargaan dan gotong-royong.
3. Cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.
4. Tidak kenal adanya partai pemerintahan dan partai oposisi.
5. Diakui adanya keselarasan antara hak dan kewajiban.
6. Menghargai hak asasi manusia.
7. Ketidaksetujuan terhadap kebijaksanaan pemerintah dinyatakan dan disalurkan melalui
wakil-wakil rakyat. Tidak menghendaki adanya demonstrasi dan pemogokan karena
merugikan semua pihak.
8. Tidak menganut sistem monopartai.
9. Pemilu dilaksanakan secara luber.
10. Mengandung sistem mengambang.
11. Tidak kenal adanya diktator mayoritas dan tirani minoritas.
12. Mendahulukan kepentingan rakyat atau kepentingan umum.

PRINSIP POKOK DEMOKRASI PANCASILA


Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain
sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2
landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui
oleh setiap orang yang menjadi pemimpin
negara/rakyat/masyarakat/organisasi/partai/keluarga, yaitu:
1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik
suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara.
2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku
pengurusa rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh
rakyatnya, dan sekaligus selaku pelayana rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim
terhadap tuannyaa, yakni rakyat.

Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut:
1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (machtstaat),
b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme
(kekuasaan tidak terbatas),
c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR.
2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia,
3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah,
4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain
contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya,
5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi Untuk menyalurkan
aspirasi rakyat,
6. Pelaksanaan Pemilihan Umum;
7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2
UUD 1945),
8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban,
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009
10
9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri
sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain,
10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.

DEMOKRASI PANCASILA


I. PENGERTIAN DEMOKRASI PANCASILA
Istilah "demokrasi" berasal dari Yunani Kuno yang diutarakan di Athena kuno pada
abad ke-5 SM. Negara tersebut biasanya dianggap sebagai contoh awal dari sebuah sistem
yang berhubungan dengan hukum demokrasi modern. Namun, arti dari istilah ini telah
berubah sejalan dengan waktu, dan definisi modern telah berevolusi sejak abad ke-18,
bersamaan dengan perkembangan sistem "demokrasi" di banyak negara.
Kata "demokrasi" berasal dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat, dan
kratos/cratein yang berarti pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan
rakyat, atau yang lebih kita kenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat. Konsep demokrasi menjadi sebuah kata kunci tersendiri dalam bidang ilmu politik.
Hal ini menjadi wajar, sebab demokrasi saat ini disebut-sebut sebagai indikator

perkembangan politik suatu negara. Sedangkan pancasila berasal dari kata “panca “ yang
berarti “dasar”. Dan yang berkalimat “ sila “ adalah yang berarti “ lima “ jadi pancasila adalah
Lima Dasar. Meliputi lima dasar, undang-undang dasar 1945.
Bagi Indonesia, demokrasi pancasila adalah demokrasi yang khas bagi bangsa
Indonesia sesuai dengan ketentuan undang-undang dasar 1945. pengertian demokrasi bentuk
pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat dinyatakan jelas di dalam undang-undang dasar
1945, baik dalam pembukaan batang tubuh maupun penjelasanya.
Di dalam pembukaan undang-undang 1945, prinsip demokrasi di nyatakan dengan
jelas dan tegas dalam alinea keempat sebagai berikut…’’ maka disusunlah kemerdekaan
kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar Negara Indonesia, yang terbentuk
dalam suatu susunan Negara republic Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan
berdasarkan kepada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan dan perwakilan. Didalam batang tubuh pasal 1 ayat ayat (2) yang berbunyi,
“ kedaulatan ada di tangan rakyat, dan di lakukan sepenuhnya oleh majelis permusyawaratan
rakyat : di dalam penjelasan Undang-undang 1945 BAB umum di tekankan bahwa salah satu
pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD adalah pokok pikikiran Negara yang
berkedaulatan rakyat berdasyarkan kerakyataan dan permusyawaratan atau perwakilan. Hal
ini ditekankan lagi dalam penjelasan pasal 1, yaitu bahwa pasal ini mengandung isi pokok
pikiran kedaulatan rakyat, di samping itu, di dalam penjelasan pasal 23 ayat (1) mengenai
anggaran pendapatan dan belanja dikatakan, “ dalam Negara yang berdasarkan fascisme,
anggaran itu di tetapkan semata-mata oleh pemerintah. Tetapi dalam Negara demokrasi atau
dalam Negara yang berdasarkan keadulatan rakyat, seperti republik Indonesia, anggaran
pendapatan dan belanja itu di tetapkan dengan undang-undang. Artinya dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009 5
Betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana didapatnya belanja
buat hidup harus di tetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan perantaraan dewan
perwakilanya.” Namuan karena system dan rincian selanjutnya tentang demokrasi tersebut
adalah khas Indonesia, dalam orde di sebut demokrasi pancasila. Yaitu demokrasi pancasila
yang pelaksanaanya harus mengacu kepada landasan idiil pancasila dan landasan
konstitusional undang-undang dasar 1945, tidak mengacu pada atau dinilai dari konstitusi atau
system Negara lain.
Pengertian demokrasi dapat di bedakan dalam dua aspek, yaitu Demokrasi subtansi :
atau isi ( pengertian materil ) dan demokrasi sebagai bentuk atau cara pengambilan keputusan
( pengertian formal ). Bagi bangsa Indonesia pengertian demokrasi meliputi kedua aspek
tersebut.
Demokrasi pancasila dalam arti subtansi merupakan suatu pengertian umum dari
demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang harus menyatu atau dijiwai oleh sila-sila lainya :
demokrasi yang berketuhanan Yang Maha Esa, demokrasi yang berkemanusiaan yang adil
dan beradab, demokrasi yang harus memperkukuh persatuan Indonesia dan demokrasi untuk
mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena itulah, pengertian
demokrasi pancasila tidak hanya merupakan demokrasi politik tetapi juga demokrasi ekonomi
dan demokrasi sosial. Pengertian demokrasi pacasila dalam arti formal sebagai bentuk atau
cara pengambilan keputusan, yang lazimnya disebut demokrasi politik, pada dasar nya
tercermin dari sila ke-4, yakni “ kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan atau perwakilan.
Meskipun dalam undang-undang dasar 1945 di sebutkan bahwa pengambilan
keputuasan oleh MPR di lakukan dengan suara terbanyak. Namun, ini tidak berarti bahwa
pengambilan keputusan itu harus melalui voting. Ketentuan wajib voting tidak terdapat dalam
undang-undang dasar 1945.
Istilah kerakyatan atau demokrasi menunjukan bahwa segala sesuatu berasal dari
rakyat, dilaksanakan oleh rakyat, dan di peruntukkan bagi rakyat. Perwakilan menunjukan
bahwa demokrasi yang di anut bangsa Indonesia pada dasarnya di laksanakan melalui wakilwakil
dari rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti kearifan dalam mengambil keputusan melalui
permusyawaratan. Kearifan inilah yang memimpin atau golongan dalam mengambil
keputusan, yaitu kearfian untuk selalu mempertimbangkan kepentinagn bersama di atas
kepentingan perseorangan atau golongan permusyawaratan menunjukan adanya pembicaraan
dari wakil-wakil rakyat yang ingin memperoleh keputusan atau kesepakatan bersama secara
arif bijaksana mengenai suatu masalah. Istilah yang lazim yang di pakai untuk itu iyalah
bermusawarah untuk mencapai mufakat masing-masing pihak tidak hanya mengejar
kemenagan untuk kepentingan pribadi atau golongannya semata-mata tetapi mengutamakan
keputusan yang di capai sebagai hasil permusyawaratan dan permufakatan bersama itu bagi
kepentingan bersama. Di sinilah terlihat aplikasi pokok pikiran persatuan dan Negara yang
berkedaultan rakyat berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan seperti yang di
tekankan dalam pembukaaan undang-undang dasar 1945.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009 6
Pengambilan keputusan yang di tempuh melalui permusyawaratan perwakilan, sejauh
mungkin di laksanakan untuk mencapai mufakat. Jika sudah tidak mungkin di capai
keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, meskipun telah diupayakan oleh semua
pihak, sedangkan waktu sudah amat mendesak harus adanya satu keputusan, keputusan itu
diambil melalui cara pemungutan suara. Cara pengambilan keputusan seperti ini telah
dilembagakan dalam tata tertib MPR maupun DPR dan DPRD. ( mengenai palaksaan prinsif
permusyawaratan untuk mufakat dan perkembangan sejak demokrasi dari demokrasi
terpimpin hingga demokrasi pancasila dapat melihatnya dari TAP.MPRS
No.VIII/MPRS/1965.
Pelaksanaan demokrasi pancasila diselenggarakan dalam wujud 7 kunci pokok system
pemerintahan Negara, seperti terdapat didalam penjelasan UUD 1945, serta pelaksanaan
selanjutnya didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang ada. Prinsip orde baru untuk
melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen berarti bahwa orde baru
harus menegakan kehidupan kenegaraan yang berdasarkan pada demokrasi, konstitusi, dan
Hukum, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila, konstitusi yang mengandung suasana
kebatinan Pancasila dan Hukum yang bersumberkan Pancasila.
Salah satu wujud nyata dari pelaksanaan demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan
umum untuk memilih wakil-wakil rakyat duduk dilembaga-lembaga perwakilan seperti MPR,
DPR, dan DPD, yang harus terlaksana secara tertib, teratur dan adil. Untuk itu, sesuai dengan
ketentuan peraturan Undang-Undang, pemilu harus diselenggarakan secara langsung, umum,
bebas, dan rahasia (LUBER).
Seperti telah disinggung dibagian muka, demokrasi pancasila bukan saja berarti
demokrasi politik melainkan juga mencakup demokrasi ekonomi, dan demokrasi social,
demokrasi untuk mewujudkan keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi
ekonomi dijabarkan dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945, seperti yang tercantum
dalam Pasal 33 UUD 45 serta penjelasan dari pasal tersebut. Inti materinya ialah
perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan; yang
diutmakan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran semua orang, bukan kemakmuran
perseorangan; bentuk usaha yang cocok adalah koperasi.
Betapa pentingnya demokrasi pancasila bagi bangsa Indonesia telihat pula bahwa
salah satu asas pembangunan nasional didalam garis-garis besar haluan Negara 1993 adalah
asas demokrasi Pancasila. Ini berarti bahwa upaya mencapai tujuan pembangunan nasional
yang meliputi seluruh kehidupan bermasyarakat. Berbangsa, dan benegara dilakukan dengan
semangat kekeluargaan yang bercirikan kebersamaan, gotong-royong. Persatuan dan
kesatuan, serta mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat.
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai
upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan
oleh pemerintah negara tersebut.demokrasi pancasila pada hakikatnya merupakan perwujudan
dari kedaulatan rakyat yang tercermin dalam kemerdekaan, persamaan dan keterbukaan dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip
trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan
legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen)
dan berada dalam peringkat yg sejajar satu sama lain.
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009 7
Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga
lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks
and balances.Ketiga jenis lembaga-lembaga negara tersebut adalah lembaga-lembaga
pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mewujudkan dan melaksanakan kewenangan
eksekutif, lembaga-lembaga pengadilan yang berwenang menyelenggarakan kekuasaan
judikatif dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat (DPR, untuk Indonesia) yang memiliki
kewenangan menjalankan kekuasaan legislatif. Di bawah sistem ini, keputusan legislatif
dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi
masyarakat yang diwakilinya (konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan
umum legislatif, selain sesuai hukum dan peraturan.Selain pemilihan umum legislatif, banyak
keputusan atau hasil-hasil penting, misalnya pemilihan presiden suatu negara, diperoleh
melalui pemilihan umum. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh
warganegara, namun oleh sebagian warga yang berhak dan secara sukarela mengikuti
pemilihan umum. Sebagai tambahan, tidak semua warga negara berhak untuk memilih
(mempunyai hak pilih).Kedaulatan rakyat yang dimaksud di sini bukan dalam arti hanya
kedaulatan memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, tetapi dalam
arti yang lebih luas. Suatu pemilihan presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung
tidak menjamin negara tersebut sebagai negara demokrasi sebab kedaulatan rakyat memilih
sendiri secara langsung presiden hanyalah sedikit dari sekian banyak kedaulatan rakyat.
Walapun perannya dalam sistem demokrasi tidak besar, suatu pemilihan umum sering dijuluki
pesta demokrasi. Ini adalah akibat cara berpikir lama dari sebagian masyarakat yang masih
terlalu tinggi meletakkan tokoh idola, bukan sistem pemerintahan yang bagus, sebagai tokoh
impian ratu adil. Padahal sebaik apa pun seorang pemimpin negara, masa hidupnya akan jauh
lebih pendek daripada masa hidup suatu sistem yang sudah teruji mampu membangun negara.
Banyak negara demokrasi hanya memberikan hak pilih kepada warga yang telah melewati
umur tertentu, misalnya umur 18 tahun, dan yang tak memliki catatan kriminal (misal,
narapidana atau bekas narapidana).
Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu
negara (umumnya berdasarkan konsep dan prinsip trias politica) dengan kekuasaan negara
yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran
rakyat.Prinsip semacam trias politica ini menjadi sangat penting untuk diperhitungkan ketika
fakta-fakta sejarah mencatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata
tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut
pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.Demikian
pula kekuasaan berlebihan di lembaga negara yang lain, misalnya kekuasaan berlebihan dari
lembaga legislatif menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya
tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat.Intinya,
setiap lembaga negara bukan saja harus akuntabel (accountable), tetapi harus ada mekanisme
formal yang mewujudkan akuntabilitas dari setiap lembaga negara dan mekanisme ini mampu
secara operasional (bukan hanya secara teori) membatasi kekuasaan lembaga negara tersebut.
Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih
dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai tafsiran
serta pandangan. Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari
demokrasi konstitusionil cukup jelas tersirat di dalam Undang Undang Dasar 1945. Selain
dari itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit 2 prinsip yang menjiwai naskah
itu dan yang dicantumkan dalam penjelasan mengenai,
Demokrasi Pancasila
Politeknik Piksi Input Serang 29/01/2009 8
Sistem Pemerintahan Negara, yaitu:
1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hokum pancasila (Rechstaat).
Negara Indonesia berdasarkan atas hokum pancasila (Rechstaat), tidak berdasarkan
kekuasaan belaka (Machstaat).
2. Sistem Konstitusionil
Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat
Absolutisme ( kekuasaan yang tidak terbatas ). Berdasarkan 2 istilah Rechstaat dan sistem
konstitusi, maka jelaslah bahwa demokrasi yang menjadi dasar dari Undang-Undang Dasar
1945, ialah demokrasi konstitusionil. Di samping itu corak khas demokrasi Indonesia, yaitu
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilana,
dimuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar.
Dengan demikian demokrasi Indonesia mengandung arti di samping nilai umum,
dituntut nilai-nilai khusus seperti nilai-nilai yang memberikan pedoman tingkah laku manusia
Indonesia dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan
Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dan masyarakat, usaha dan krida manusia
dalam mengolah lingkungan hidup. Pengertian lain dari demokrasi Indonesia adalah
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan,
yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab,
Persatuan Indonesia dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia ( demokrasi pancasila ). Pengertian tersebut pada dasarnya merujuk kepada ucapan
Abraham Lincoln, mantan presiden Amerika Serikat, yang menyatakan bahwa demokrasi
suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, berarti pula demokrasi adalah
suatu bentuk kekuasaan dari rakyat oleh untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan
menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat
didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktik,
demos menyiratkan makna diskriminatif. Demos bukan untuk rakyat keseluruhan, tetapi
populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal memiliki hak
preogratif forarytif dalam proses pengambilan/pembuatan keputusan menyangkut urusan
publik atau menjadi wakil terpilih, wakil terpilih juga tidak mampu mewakili aspirasi yang
memilihnya.
Secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut:
1. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotongroyong
yang ditujukan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur
berkesadaran religius, berdasarkan kebenaran, kecintaan dan budi pekerti luhur,
berkepribadian Indonesia dan berkesinambungan.
2. Dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat
sendiri atau dengan persetujuan rakyat.
3. Dalam demokrasi Pancasila kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus
diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.
4. Dalam demokrasi Pancasila, keuniversalan cita-cita demokrasi dipadukan dengan citacita
hidup bangsa Indonesia yang dijiwai oleh semangat kekeluargaan, sehingga tidak
ada dominasi mayoritas atau minoritas.
Sunday, October 16, 2011

Sejarah Perkembangan komputer



Terciptanya komputer diawali denganperkembangan alat hitung, amka dalam meninjau perkembangan komputer kita taklepas dari perkembangan alat hitung. Alat hitung tertua yang sekarang masihdigunakan adalah abacus (di Indonesia dikenal dengan nama sempoa) alat iniberasal dari Timur Tengah dikena di Eropa pada Marcopolo.
Pada tahun 1642 seorang pemudaberumur 16 tahun bernama Blaise Pascal membuat sebuah mesin jumlah (MechanicalAdding Mavhine) yang digunakan pada kantor ayahnya di Rouen Perancis pada tahun19673, seorang Phyosopy jerman bernama Leibniz. Membuat mesin hitung yang dapatmenambah dan mengalikan. Pada Tahun 1975 seorang Peranvis bernama Joseph MarioJacuard, merancang sebuah metode penggunaan lubang-lubang pada kartu untukmengotrol benar-benar pada penenum tekstil.

Pada tahun 1833, Charles Babbagemenggunakan konsep yang mendekati stored program pada komputer modren danmesinnya disebut Analytical Engine. Pada tahun 1854, George boole menerapkanoperasi matematika logic (aljabar logic), penemuan ini merupakan seumbanganbesar dalam perkembangan menuju abad komputer. Pada tahun 1880, Dr. HermanHollerith dari United States Census Bureau menemukan metode dengan menggunakapunch card untuk merekam data dalam mesin sensusnya. Hal ini membawa ollerthkearah suksesnya pada tahun 2886 ia mendirikan Tabulasi Machane Campanydikemukakan hari Tabulating Machine Compay berembang menjadi internasinalBussiness Machine Corporation. (I.B.M).
Pada tahun 1908 James Power dariCensus Bareau merencanakan mesin untuk memproses dengan menggunakan punch cardan mesin ini digunakan pada tahun 1910 pada tahun 1911 ia membentuk PowerAccounting Machine Compay yang kemudian hari menjadi Remington Rand Company dansekarang menjadi Univac Division of  Sperry and Corporation.
Pada tahun 1930 M Jhon V. Atanasiffymenciptakan meisn hitung yang berkerja secara elektronik, tetapi pemutusan danpenyambungan arus listrik masih dilakukan secara mekanis pada tahun 1944 HowardAiken membuat komputer yang dapat melakukan operasi artimatika dan logikasecara otomatis, komputer nya disebut dengan nama Mark I. Mark I segera digantidengan munculnya komputer elektronik yang otomatis bernama Eniac. Komputer inidirancang oleh J. Prosper Ecklert dan Jhon W.Mauchly.

A.  Generasi Komputer
Hingga saat ini perkembangankomputer dapat dikatakan telah mengalami 6 generasi yang dapat dikelompokkansebagai berikut :
-        Pra generasi(sebeum tahun 1946)
-        Generasi I(tahu 1946-1959)
-        Generasi II(tahun 1959-1965)
-        Generasi III(tahun 1965-1970)
-        Generasi IV(sejak 1970)
-        Generasi V(sekarang dalam tahap perkembangan)

B.  Komputer Generasi Pertama ( 1946-1959)
Ciri-ciri komputer generasi kedua :
1.     Komponen utama yang digunakan adalah transistor sirkuitnya
2.     Program yangdibuat dengan bahas tingkat (High Level Language), seperti : Fortran, Cobol,Alkgol (The Algorithnic Language)
3.     Kapasitasmemory utamanya sudah cukup besar
4.     Ukuran fisikkomputer lebih kecil
5.     Prosesoperasi sudah cepat dapat memproses jutaan operasi perdetik
6.     Membutuhkanlebih sedikit daya listrik
7.     Orientasinyatidak hanya pada aplikasi bisnis tetapi juga pada aplikasi teknik. Contohkomputernya : Univac III, Burroughs 200, IBM 7070, Honeywell 400, Honeywell800.

C.  Komputer Generasi Ketiga (1965-1970)
Ciri-ciri komputer generasi ketiga :
1.     Komponenyang digunakan adalah IC (Integrated Circuit)
2.     Prosesnyalebih cepat, kecepatan hamper 10.000 kali dari komputer generasi pertama
3.     Kapasitasmemori komputer lebih besar dapat menyimpan ratusan ribu karakter.
4.     Penggunaanlistrik lebih hemat
5.     Memungkinkanuntuk melakukan multiprocessing dan multi programing. Multi processing yaitudapat memproses sejumlah data dari sumber-sumber yang berbeda pada waktu yangbersamaan.
6.     Kemampuanmelakukan komputer data dari satu komputer dengan komputer lainnya, misalnyalewat alat komunikasi telepon. Contohnya : IBM S/360, NOVA.

D. Komputer Generasi Keempat (Sejak 1970)
Sejak dari generasi ketiga orangsulit membayangkan komputer generasi selanjutnya, karena telah banyak seklaiperkembangan-perkembangan yang telah terjadi yang sebelumnya belum pikirkan,tetapi sejak tahun 1970 ada dua perkembangan yang dianggap sebagai komputergenerasi keempat.
Yang pertama adalah penggunaan LargeScale Intergation (SLI) atau juga dengan nama Bipolar Large Scale Intergation.SLI merupakan pemedatan beribu-ribu IC yang dijadikan satu dalam sebuah chipistilah chip digunakan untuk menunjukkan suatu lempengan persegi empat yangmemuatan rangkaian-rangkaian terpadu (Intergrated Circuits). LSI kemudiandikembangkan menjadi VLSI (Very Large Scale Integration).
Yang kedua adalah dikembangkannyakomputer mikro yang menggunakan miriprocessor dan semi condutor yang berbentukchip untuk memori komputer (Internal Komputer), sedangkan generasi komputersebenarnya masih menggunakan magnetic  core storage. Contoh komputergenerasi keempat yang pertama :
-        Tahun 1970,IBM 370 telah menggunakan LSI yang merupakan komputer generasi keempat yangpertama.
-        Tahun 1977perusahaan detepoint corporation  mengumumkan Arcnet yang merupakankomputer lokal Area Network (LAN), LAN adalah jaringan komputer yang salingberhubungan satu dengan yang lainnya yang dihubungkan dengan kabel dalam satuareal lokal.
-        Tahun 1977merupakan perkembangan yang sangat penting dalam dunia komputer mikro sejaksaat ini mempunyai bentuk fisik yang kecil dengan harga murah yang dapatdijadikan oleh masyarakat, sehingga disebut dengan komputer personal.
-        Tahun 1981Xerox Corpotion memperkenalkan komputer di atas meja (desk-top komputer) yangdapat menampilkan beberapa bentuk dilayar sekaligus dalam bentuk jendela(window) dan mengunakan alat mouse yangpertama

E. Komputer Generasi Kelima
Komputer generasi kelima sedangdalam perkembangan komputer yang digunakan adalah VLSI (Very Large ScaleIntergration) disamping VLSI juga sedang dilakukan pengembangan terhadapJosephson Junction yang memungkinkan bias menggantikan chip. Josephsonmempunyai kemampuan memproses milyard oprasi per detik jepang adalah Negarayang mempelopori perkembangan generasi kelima.

PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945



Proses Perumusan Pancasila dan UUD 1945
n  Sebagai tidak lanjut dari janji Jepang,maka tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuk BadanPenyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Badan Penyelidik), yangdalam bahasa Jepang disebut “Dokuritu Zyumbi Tyoosakai”.
n  Badan Penyelidik ini yang kemudian dibentuk tanggal 29 April 1945 dengansusunan keanggotaanya, adalah sebagai berikut  :
n     Ketua                       :    Dr.K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat
n     KetuaMuda             :   Ichibangase Yosio
n     KetuaMuda             :   R.P. Suroso
n      Anggota                 :    66 orang

Sidang Pertama BadanPenyelidik [29 Mei 1945]
n  MuhammadYamin :
      Pidatonya berisikan lima asas dasar untuknegara Indonesia merdeka yang diidam-idamkan, yaitu sebagai berikut.
n    PeriKebangsaan
n    PeriKemanusiaan
n    PeriKetuhanan
n    PeriKerakyatan
n    Kesejahteraan Rakyat
n  Setelah berpidato Muh. Yamin menyampaikan usulan tertulis mengenai rancangan UUD Republik Indonesia.


Rumusan Pancasila Muh. Yamin
Di dalam pembukaan dari rancangan itu tercantum perumusan lima asas dasarnegara yang berbunyi sebagai berikut.
n  Ketuhanan Yang Maha Esa
n  Kebangsaan persatuan Indonesia
n  Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab
n  Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmatkebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan
n  Keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesia
Meski usulan lima asasdasar negara yang dikemukakan secara lisan dan yangdikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan, hal itu sebagai bukti sejarah.

Rumusan Pancasila Ir. Soekarno
Dalam pidatonya Ir. Soekarno mengusulkan lima hal untuk dapat dijadikan dasar-dasar negara merdeka, dengan rumusan sebagai berikut :
n  Kebangsaan Indonesia
n  Internasionalisme ( Peri Kemanusiaan )
n  Mufakat ( Demokrasi)
n  Kesejaheraan Sosial
n  Ketuhanan yang Berkebudayaan
Untuk lima dasar negara itu beliau usulkan pula agar diberi nama Pancasila.Lima dasar negara itu dapat diperasmenjadi Tri Sila, yaitu (1) Sosio Nasionalisme (Kebangsaan), (2) SosioDemokrasi ( Mufakat ), dan (3) Ketuhanan. Kemudian Tri Sila dapat diperas lagimenjadi Eka Sila yang berinti Gotong Royong

Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
n  Padatanggal 22 Juni 1945, Ir.Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso,Abdulkahar Moezakir, Haji Agus Salim, Mr. Achmad Soebadjo, K.H. Wachid Hasjim,dan Mr. Muh. Yamin mengadakan pembahasan terhadap pidato-pidato dan usul-usul mengenaidasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang Badan Penyelidik.
n Hasil dari pertemuan tersebut, maka disusun sebuah Piagam yang kemudiandikenal “Piagam Jakarta”,dengan rumusan :
  1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
  2.     Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3.     Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan  perwakilan.
  5.     Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Proklamasi Kemerdekaan dan Maknanya
n  Pada tangal 9 Agustus 1945 terbentuklahpanitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang disebut dalam bahasa JepangDokuritsu Zyunbi Inkai. Ir. Soekarno diangkat menjadi ketua dan wakilnya Drs.Moh. Hatta. Badan ini mula-mula bertugas untuk memeriksa hasil dari badan-badan Penyelidik, tetapi kemudian mempunyaikedudukan dan fungsi penting, yaitu sebagai berikut.
n       Mewakili selutuh bangsa Indonesia
n       Sebagai Pembentuk Negara
n  Menurut teori hukum, badan ini mempunyai  wewenang meletakkan dasar negara (pokok kaidahnegara fundamental)
n  Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepangmenyerah kalah pada sekutu. Pada saat itulah terjadi kekosongan kekuasaan diIndonesia. Inggris diserahi oleh sekutu untuk memelihara keamanan di AsiaTenggara, termasuk Indonesia. Sementara sambil menunggu kedatangan Inggris,tugas penjagaan keamanan di Indonesia oleh Sekutu diserahkan kepada Jepang yangtelah kalah perang.
n Situasikekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia, Pemimpin-pemimpinbangsa, terutama para pemudanya, segera menanggapi situasi ini denganmempersiapkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia yang diselenggarakan olehPPKI sebagai wakil bangsa Indonesia. Naskah Proklamasi ditandatangani oleh Ir.Soekarno dan Drs. Moh. Hatta atas nama bangsa Indonesia, bertanggal 17 Agustus1945
n Berdasarkan kenyataan sejarah itu dapat disimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia “bukanlah hadiah dari Jepang”, melainkan sebagai suatu perjuangan darikekuatan sendiri. Proklamasi Kemerdekaan merupankan titik kulminasi dariperjuangan bangsa Indonesia dalam membebaskan dirinya dari cengkraman penjajahselama berabad-abad.

Makna Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi Kemerdekaan negara Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 mempunyaimakna yang “sangatpenting” bagi bangsa dan negara Indonesia, yaitusebagai berikut
1. Proklamasi Kemerdekaan 17  Agustus 1945 sebagai Titik PuncakPerjuangan Bangsa Indonesia.
      à melawan Belanda dari 1908 sampai 1945
2. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagai SumberLahirnya Republik Indonesia
      à  dihapuskan hukumkolonial & sumber hukum nasional
3. Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 merupakan Norma Pertama dari Tata Hukum Indonesia
    à tata hukum yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia
Teks Proklamasi 17 Agustus1945
n  TeksProklamasi adalah merupakan hasil ketikan dari Sayuti Melik salahseorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan Proklamasi adalah :

      “Proklamasi Kami bangsa Indonesiadengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal² jang mengenaipemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara saksama dan dalamtempoh jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, 17-8-45 Wakil2 bangsa Indonesia”

                                                             SOEKARNO-HATTA

Proses Pengesahan Pancasila Dasar Negara dan UUD1945
n  Sehari setelah proklamasi yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKImengadakan sidangnya yang pertama dengan menyempurnakan dan mengesahkanUUD 1945.
n  UUD 1945 terdiri atas dua bagian, yaitu bagianPembukaan (yang berintikan sila-sila Pancasila) dan bagian Batang Tubuh UUD.
n  Hasil sidang pertama PPKI menghasilkan keputusan sebagai berikut:
      1.  MengesahkanUndang-Undang Dasar 1945
2.  MemilihPresiden dan Wakil Presiden Pertama
3.  Menetapkanberdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai Badan Musyawarah Darurat.

PERUBAHAN YANG MENYANGKUT PIAGAM JAKARTA
No
Piagam Jakarta
Pembukaan UUD 1945
1.
2.

3.



4.
Mukadimah
“....dalam suatu Hukum Dasar.”

“...dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemeleluk-pemeluknya.”
“...menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.”
Pembukaan
“...dalam suatu UUD Negara.”
“...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa.”

“...kemanusiaan yang adil dan beradab.”

PERUBAHAN MENYANGKUT PASAL-PASAL UUD 1945
No.
Rancangan Hukum Dasar
UUD 1945
1.

2.

3.

4.
Istilah “Hukum Dasar”

Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden.
Presiden haris orang Indonesia asli yang beragama Islam
“...selama perang, pimpinan perang dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintahan Indonesia.”
Undang-Undang Dasar (atas usul dari Prof. Dr. Soepomo, SH)
Seorang Wakil Presiden

Presiden harus orang Indonesia asli

Dihapuskan

Sample Text

Social Profiles

Pengikut

Guest Counter

Powered by Blogger.

Ads 468x60px

Popular Posts

About

Featured Posts Coolbthemes