Adalah sebuah kenyataan sejarah yang tak bisa dipungkiri bahwa masuknyaIslam ke Indonesia (baca: Nusantara) lebih banyak mengandalkan jalur-jalurkultural ketimbang aksi kekerasan. Mulai dari era dakwah para saudagar Arab danGujarat, bahkan komon termasuk para pedagang Cina, di wilayah-wilayah pesisirNusantara pada abad ke-7. Banyak artefak dan dokumen sejarah membuktikan bahwapada masa itu secara pelan Islam merasuki wilayah nusantara ini. Bahkandiasumsikan pada masa itu kontak perdagangan antara kerajaan-kerajaan diNusantara khususnya Airlangga dan Singosari dengan Tiongkok telah terjalindengan baik. Meskipun secara pelan, justru para penyebar Islam itu tidakmemiliki tendensi secara praktis sebagai salah satu ekspansi politik. Tidak ada sebuah data sejarah yang menjelaskan terjadinya perebutan suatuwilayah oleh penyebar Islam melalui peperangan seperti yang terjadi di TimurTengah.

 Setelah para penyebar itu menjalin hubungan yang baik dengantradisi kultural masyarakat saat itu dengan memperlihatkan kesantunan ajaranserta perilaku-perlaku yang meneduhkan, Islam meluas hingga ke pusat-pusatkekuasaan kerajaan. Ini terbukti, bagaimana Sunan Ampel sangat dekat denganraja Brawijaya di era Kerajaan Majapahit. Kiprah Sunan Ampel telah mengantarkanWalisongo memiliki peranan penting perkembangan Islam selanjutnya. Islam telahmerambah ke pelbagai pelosok tanah Jawa bahkan menyebar ke seluruh Nusantara.Keberhasilan para Walisongo tidak terlepas dari strategi dakwahnya. Islamnyaris selalu diperkenalkan kepada masyarakat melalui ruang-ruang dialog, forumpengajian, pagelaran seni dan sastra, serta aktivitas-aktivitas budaya lainnya,yang sepi dari unsur paksaan dan nuansa konfrontasi, apalagi sampai menumpahkandarah.

Bahkan sewaktu komunitas muslim terbentuk di wilayah Demak, tepatnya didaerah Glagahwangi, tak ada bukti sejarah yang menceritakan penguasaan wilayahitu melalui peperangan. Hingga komunitas itu mendapatkan momentumnya menjadisebuah kerajaan Baru dengan hancurnya kerajaan Majapahit. Seketika itu jugaWalisongo mengukuhkan Raden Fatah, putra Raja Brawijaya V menjadi rajanya.Sejarah barangkali memetakan bahwa kerajaan Demak adalah kerajaan Islam pertamadi Jawa, tapi meragukan bagi kita bahwa kerajaan itu benar-benar menjadikekhalifahan sepertihalnya imperium yang ada di pusat Islam, Timur Tengah.Benar bahwa Islam saat itu telah menjadi kekuatan politik yang cukup penting,tapi bukan berarti para Walisongo bermaksud mendirikan Kerajaan Islam yangkemudian melakukan ekspansi pengislaman wilayah-wilayah lainnya. Benar,pemegang tampuk kekuasaan dan para menterinya muslim tapi tidak ditemukan datasejarah jikalau mereka menerapkan sistem kekhalifahan atau menerapkan syari?atIslam secara formal. Ada pertanyaan yang menarik untuk direnungkan, kenapabukan anggota walisongo yang menjadi rajanya, tapi Raden Fatah yang masihmemiliki kesinambungan dengan raja-raja Nusantara, khususnya Majapahit?

Ini artinya Islam bukan menjadi ideologi politik yang harus diperjuangkansecara politis, tapi sebagai sumber nilai dan norma-norma untuk menjalankanperilaku-perilaku para pemegang kekuasaan. Kita bisa membaca bagaimana bentukkerajaan dikonstruksi dan bagaimana telah terjadi proses saling mengambil,belajar serta dialog antara nilai Islam dan manifestasi budayanya. Parawalisongo sangat hati-hati menancapkan bentuk-bentuk keberagamaan bagi rakyatdengan menyelaraskan tingkap pengetahuan dan budaya saat itu. Munculnya kasusSiti Jenar sebaiknya dipahami dalam konteks penyelarasan yang memang saat itusangat penting bagi komunitas muslim yang masih baru terbentuk. Prosespenyelarasan bukan berarti ?penyeragaman? namun penekanannya lebih padakesesuaian dan ketepatan mengajarkan keislaman bagi masyarakat yangberbeda-beda tingkat pengetahuannya.

Strategi yang kemudian oleh para sejarawan lebih dikenal dengan strategiakomodatif ini merupakan kearifan para penyebar Islam menyikapi proses-prosesinkulturasi dan akulturasi. Hal yang sama juga terjadi di Samudera Pasai,Sumatera  dengan konteks historis dan budayanya. Namun, di Sumateramemiliki warna yang lebih integratif antara Islam dan adat setempat. Prosesakomodatif dan integratif ini merupakan upaya-upaya dialogis dan toleransi yangdikedepankan oleh penyebar Islam. Peperangan-peperangan yang terjadi lebihdisebabkan oleh perebutan kekuasaan, bukan oleh agama. Sekali lagi, tidak adadokumen sejarah yang menjelaskan bahwa terjadi ekspansi secara paksa dengankekerasan dan peperangan yang dilakukan oleh penyebar Islam awal.

Upaya rekonsiliasi memang wajar antara agama dan budaya di Indonesia dantelah dilakukan sejak lama serta bisa dilacak bukti-buktinya. Masjid Demakadalah contoh konkrit dari upaya rekonsiliasi atau akomodasi itu. Ranggon atauatap yang berlapis pada masa tersebut diambil dari konsep 'Meru' dari masa praIslam (Hindu-Budha) yang terdiri dari sembilan susun. Sunan Kalijagamemotongnya menjadi tiga susun saja, hal ini melambangkan tiga tahapkeberagamaan seorang muslim; iman, Islam dan ihsan. Pada mulanya, orang baruberiman saja kemudian ia melaksanakan Islam ketika telah menyadari pentingnyasyariat. Barulah ia memasuki tingkat yang lebih tinggi lagi (ihsan) denganjalan mendalami tasawuf, hakikat dan makrifat.

Hal ini berbeda dengan Kristen yang membuat gereja dengan arsitekturasing, arsitektur Barat. Kasus ini memperlihatkan bahwa Islam lebih toleranterhadap budaya lokal. Budha masuk ke Indonesia dengan membawa stupa, demikianjuga Hindu. Islam, sementara itu tidak memindahkan simbol-simbol budaya IslamTimur Tengah ke Indonesia. Hanya akhir-akhir ini saja bentuk kubah disesuaikan.Dengan fakta ini, terbukti bahwa Islam tidak anti budaya. Semua unsur budayadapat disesuaikan dalam Islam. Pengaruh arsitektur India misalnya, sangat jelasterlihat dalam bangunan-bangunan mesjidnya, demikian juga pengaruh arsitekturkhas mediterania. Budaya Islam memiliki begitu banyak varian.

Pada periode berikutnya, ketika imperalisme Barat mulai bercokol di bumiNusantara ini, masyarakat muslim menjadi tantangan strategis bagi mereka.Kolonialisme yang telah melakukan praktik-praktik penindasan, kekerasan danpenguasaan secara paksa mengantarkan masyarakat muslim melakukan perlawanan.Namun, dalam  konteks penyebaran Islam tetap melakukan proses-prosesinkulturasi dengan budaya setempat, dengan keberagamaan lainnya yang ada dibumi Nusantara. Jadi, secara kultural tidak menjadi problem bagi perkembanganIslam.

Persoalan muncul justru dari keberbedaan secara politis menyikapi parakolonialis. Seperti yang ditunjukkan ketika penguasa suatu kerajaan diNusantara berpihak kepada kepentingan kolonialis, kemudian membawa masyarakatIslam terpecah-pecah. Keterpecahan yang semula secara politis kemudian mengarahke arah perbedaan keberagamaannya. Berdirinya organisasi keberagamaanMuhammadiyah dan NU dapat dibaca dalam konteks ini. Dampak kolonialis yangtelah memecah-mecah komunitas Islam itu terlihat jelas ketika terjadiperdebatan sengit penyusunan dasar negara Indonesia tentang penerapan syari?atIslam. Saat itu terlihat dua arus besar, arus puritanisasi (pemurnian) Islamdan arus moderasi Islam. Namun, demi kemerdekaan Indonesia mereka harusmenyatukan visi dan arah perjuangan.

Tidak bisa dipungkiri organisasi apapun yang lahir sebelum 1945 yangdidirikan oleh masyarakat pribumi termasuk yang di luar negeri selalumengedepankan kemerdekaan Indonesia sebagai avant garde cita-cita yangingin diraih. Demikian juga NU, dengan caranya sendiri, membangun basis gerakandan argumentasi tentang kemerdekaan Indonesia. Akhirnya, dasar negara tidakperlu mencantumkan berlakunya syari?at Islam.

Meskipun demikian bukan berarti arus puritanisme Islam padam. Sejarahmencatat beberapa peristiwa pemberontakan DI (Darul Islam) di berbagai daerahdi Indonesia. Belum padamnya arus puritanis Islam itu mengemuka kembali ketikaarus modernisasi masuk ke Indonesia. Respon dan penyikapan setiap komunitasIslam terhadap modernisasi pada akhirnya mewarnai proses perkembangan Islam diIndonesia. Kita bisa menyimak bagaimana pada tahun 70 dan 80-an kebijakanPancasila sebagai asas tunggal menjadi perdebatan.

Hendak dikatakan di sini bahwa semua sikap di atas menunjukkan bahwapandangan Islam terhadap negara yang ketika itu sebagai fenomen modernitaspaling jelas, diletakkannya bukan sebagai alternatif dari bentuk Islammelainkan sebagai instrumen belaka. Sebaliknya, Islam juga bukan sebagai alternatifdari bentuk negara yang baru itu sendiri. Titik temu paling siginifikan antaramodernitas yang ditampilkan melalui negara dan Islam adalah apakahmasing-masing bisa mengakomodasi pada tingkat substansi. Substansi itu dalamkonteks cara pandang fiqh pesantren adalah jaminan keabsahan keberagamaan yangesensial dalam Islam yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dan tuntutanorang per orang umat?menurut fiqh?yang terrepresentasi dalam keabsahanpernikahan, dan sisi lainnya adalah kebebasan beribadah menurut keyakinan dankepercayaannya. Sedangkan kemerdekaan politik merupakan prasyarat utama bagiberlangsungnya dua hal di atas.

Dalam konteks inilah sebenarnya pesantren memiliki peran yang pentingsebagai benteng perjuangan kemerdekaan politik tersebut. Pesantren adalah salahsatu segmen dalam masyarakat Indonesia yang memiliki akar sangat kuat dalammasyarakat Indonesia pada umumnya, bahkan bisa disebut subkultur, sebuahkelompok masyarakat yang memiliki sistem nilai dan pandangan hidupnya sendiri sebagaibagian dari masyarakat luas. Tetapi karena tempatnya yang pada umumnya dipedesaan dan menerapkan pendidikan dan tradisi keagamaan (Islam) tradisional,maka dinamika yang ada di dalamnya kurang mendapatkan ekspose yang secukupnya.Bahkan pergulatan politik dan kemasyarakatannya pun kurang diperhitungkankarena dianggap kurang memberikan kontribusi dalam perjalanan bangsa.

Banyak orang tiba-tiba tersentak ketika kelompok tradisionalis yang cukupbanyak pengikutnya ini menggeliat merespon kemodernan dengan kekuatantradisinya sendiri tanpa kehilangan akomodasinya terhadap gejala kemodernan.Salah satu momentum itu adalah ketika NU kembali ke khittah 26 dan menerimaPancasila sebagai satu-satunya asas organisasi dengan menggeser Islam AhlusunnahWaljamaah yang semula asas menjadi aqidah. Ketika itu kelompok-kelompokIslam lain maupun agama lainnya masih ragu-ragu dan berupaya dengan kerasmenyusun argumen dan mencari legitimasi keagamaan untuk itu. Kiat yangdilakukan NU (pesantren) ini dianggap sebagai terobosan yang di satu pihakmemberikan jalan keluar dari jalan buntu pertemuan Islam dan modernitas dan dilain pihak tanpa kehilangan kekuatan tradisinya sendiri.

Pengamatan sepintas, akan menggiring orang pada anggapan bahwaseolah-olah NU hanya mengikuti apa saja kemauan penguasa ketika itu yangrepresif dan tidak memberikan pilihan kepada kelompok-kelompok sosial untukmemilih jalannya sendiri. Di luar sikap bahwa baik untuk tetap bernaung dibawah partai Islam maupun mengambil langkah mundur adalah sama-sama harusmengikuti kemauan penguasa, maka itu semua sesungguhnya sebagai sikap kreatifuntuk menghindari tekanan penguasa secara langsung di satu pihak dan menuntutkemandirian di lain pihak. Sikap demikian kalau ditelusuri lebih jauh ternyatamemiliki dasar-dasar paham keagamaan dan tradisinya sendiri di dalam NU.Kembali kepada khittah 26, sesunggunya merupakan transformasi lanjutan dari apayang telah diperjuangkan NU sejak berdirinya. Selalu ada dua faktor, pengaruhekternal dan internal dalam perubahan di dalam NU--atau di dalam organisasiapapun. Tetapi, tampaknya, untuk menanggapi itu semua pesantren/NU  lebihmengandalkan pada kemampuan dan tradisinya sendiri ketimbang pencomotan tradisilain dengan penuh kekaguman.

Ada dua situasi eksternal yang mendorong terbangunnya para ulamatradisional itu, yaitu kolonialisme dan serangan yang tajam dan terus menerusoleh kalangan apa yang disebut Islam modernis. Kolonial Belanda melakukanrepresi kepada masyarakat di bidang politik dan ekonomi sementara kalanganIslam modernis melakukan represi di bidang paham dan praktek keagamaan. Semuaini memberikan implikasi yang tidak sedikit bagi masyarakat luas, yaitukemiskinan dalam ekonomi, kebodohan dalam pendidikan dan politik, sertakegelisahan dan tekanan dalam beragama.

Ketegangan pun terus terjadi, baik di dalam masyarakat maupun dalampertemuan-pertemuan kongres Al-Islam?sebuah kongres yang diikuti oleh sebagianbesar kelompok-kelompok Islam di nusantara?antara kelompok Islam modernis danIslam tradisionalis. Salah satu topik diskusi di kalangan Islam yang sedanghangat ketika itu adalah tentang kekhilafahan Islam internasional sehubungandengan penghapusan kekhalifahan Daulah Utsmaniyah oleh penguasa KemalisRepublik Turki. Di dalam negeri terjadi perdebatan tentang representasi Islamuntuk mengikuti arus internasional tersebut, di samping kecaman dan bahkanpengrusakan oleh Islam modernis terhadap tradisi-tradisi ritual lokal yang jugadipraktekkan dan diajarkan oleh kalangan pesantren.

Dengan demikian, kehadiran Islam yang kini menjadi agama mayoritas diIndonesia sulit disangkal merupakan hasil dari proses panjang penetrasi budayayang tentu saja mengandaikan adanya sebuah dialog intensif di dalamnya antaradoktrin-doktrin agama itu sendiri dengan beragam tradisi dan tata nilai lokalyang lebih dulu hidup dan dianut banyak orang. Kendati agama nabi Muhammadtersebut awalnya datang dari daratan Timur Tengah, yang penampakan historisnyapada tingkat tertentu tidak mungkin steril dari pengaruh gaya dan corakkehidupan bangsa Arab, ia hampir dapat dipastikan mengalami ekskelektisasikultural yang khas Indonesia tatkala mewujudkan diri sebagai agama masyarakatIndonesia.

Lantas kenapa akhir-akhir ini muncul radikalisasi Islam di Indonesia?maraknya kekerasan yang dilakukan segelintir kalangan Islam garis keras telahmewarnai halaman  sejarah bangsa Indonesia. Fenomena laskar jihad dandalam konteks terorisme adalah Jami?iyah Islamiyah telah menggiring wajah Islamdi Indonesia menjadi garang dan  radikal. Sehingga banyak kalanganmenyebutnya sebagai kebangkitan fundamentalisme Islam di Indonesia.Dilatarbelakangi kondisi ini pula, banyak kalangan muslim yang juga membendungfenomena tersebut. Jaringan Islam Liberal adalah salah satu kelompok yangsecara terbuka menghadang gerakan radikal tersebut.

Seluruh umat Islam sepakat untuk memegang teguh al Qur?an dan Hadissebagai pedoman dalam menjalan ajaran Islam, namun bukan tanpa masalah ketikaterbentur oleh batas-batas etnisitas dan rentang waktu. Di Arab sendiri danbangsa-bangsa sekitarnya pemahaman atas al Qur?an dan Hadis cukup bervariasi.Tak pelak juga terjadi di Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Persebaran Islamtelah melewati tradisi-tradisi kultural dan rentang sejarah yang panjangsehingga otentisitasnya sudah tidak terdeteksi lagi. Dengan demikian, variasikeberagamaan tersebut terletak pada bagaimana mereka memahami dan menafsirkanteks baik yang tertulis maupun yang ditangkap dalam historisitas peradabanIslam. Dari sinilah, dibutuhkan keberagamaan yang inklusif, pluralis dan ramah.

Dalam ilmu sosial, para penguasa menyadari bahwa jika tidak disertaidengan proses integrasi yang massif dan solid, proses diferensiasi (keberbedaan)selalu meninggalkan dampak-dampak negatif. Fakta sosial ini ternyata jugasangat disadari berkembang dalam penyebaran Islam dan persebaran tradisikultural Arab sebagai tempat lahirnya Islam. Karenanya, pandangan universalismeIslam cenderung untuk diusung dalam kerangka formalnya sesuai tradisi kulturalArab. Padahal universalisme Islam, jika kita bermaksud untuk diterima tradisikultural lainnya, harus bertolak dari nilai-nilai (values) yangmenyimpan pesan dan makna universalnya.

Oleh karena itu, yang harus pertama kita sepakati adalah bahwa pesan yangdibawa oleh Islam bersifat universal. Tetapi di saat yang sama, Islam jugamerupakan respon atas keadaaan yang bersifat khusus di tanah Arab. Olehkarenanya, kita harus menyadari bahwa Pertama, Islam lahir sebagaiproduk lokal yang kemudian diuniversalisasikan dan ditransendensi sehinggakemudian menjadi Islam universal. Maksud Islam sebagai produk lokal adalahIslam lahir di Arab, tepatnya daerah Hijaz, dalam situasi Arab dan pada waktuitu ditujukan sebagai jawaban terhadap persoalan-persoalan yang berkembang disana. Hal ini kemudian dikonstruksi sebagai potret dari kecenderungan global.

Kedua, betapapun Islam itu diyakini wahyu Tuhan yang universal,yang gaib, akhirnya dipersepsi oleh si pemeluk sesuai dengan pengalaman,problem, kapasitas intelektual, sistem budaya, dan segala keragamanmasing-masing pemeluk di dalam komunitasnya. Dengan demikian, memang justrukedua dimensi ini perlu disadari yang tidak mungkin di satu sisi Islam sebagaiuniversal, sebagai kritik terhadap budaya lokal, dan kemudian budaya lokalsebagai bentuk kearifan masing-masing pemeluk di dalam memahami dan menerapkanIslam itu.

Klaim universalitas Islam itulah yang justru membuat Islam bisa dipahamidi dalam beragam sistem budaya, tempat Islam akan ?disemaikan.? Sehingga klaimstandarisasi keislaman seperti yang tercermin di Arab tidak ada, akan tetapiIslam di Indonesia setara dengan Islam di India, Islam di Persia maupun Islamdi Arab. Bahwa Islam Indonesia misalnya dengan beberapa karakteristiknya tentusangat berbeda dengan Islam-Islam di tempat lain meskipun subtansialisnya sama.Karena tradisi merupakan domain Islam historis, maka sejarah telahmengkomunikasikan teks Kitab Suci dengan budaya tertentu dengan proses-p9rosespemahaman, penafsiran dan 4akhirnya penerapan ajaran teks itu sehingga telah membentuksuatu tradisi yang bervarian.

Dalam konteks sosial tertentu, pandangan keislaman bisa dipertahankanatau bertahan dengan baik. Hukum syari?at, misalnya, dalam bentuknya yang ada,sebagai sebuah himpunan (corpus) komprehensif dari peraturan-peraturanhidup, kini tampak terikat pada asumsi-asumsi sosial tertentu yang sudahketinggalan zaman. Banyak muslim ingin ?memodernkan? nya. Tetapi masih perluditunjukkan seberapa jauh kumungkinan kaum muslimin modern untuk memodifikasisyariat dalam prasangka-prasangkanya yang lebih fundamental tanpa, padakenyataannya, meninggalkan kesetiaan yang serius pada riwayat-riwayat hadistradisional yang menjadi dasar prasangka-prasangka tersebut. Namunriwayat-riwayat hadis telah berfungsi untuk menafsirkan al-Qur?an semenjak alQur?an berhenti diturunkan pada saat Nabi Muhammad meninggal dunia, sebagaitafsirnya sendiri yang berkelanjutan: maka dipertanyakan sejauh manariwayat-riwayat hadis dapat, pada babak ini dalam sejarah, dipisahkan darial-Qur?an sebagai ?dispensible?, tanpa secara menentukan meninggalkanharapan untuk mendasarkan kehidupan pada al Qur?an dan dalam Islam yangdidukungnya.

Dengan cara yang tidak begitu seksama dirumuskan, hal yang serupa jugaterjadi pada budaya secara umum, dari kompleks pandangan hidup menyeluruh yangdikaitkan dengan agama. Dalam setiap budaya dapat dilihat adanya cara yangberbeda dari hidup bersama yang cocok, yang telah memberinya nada atau gayayang berbeda. Cara-cara baru yang diperkenalkan bisa saja diasimilasikan dengangaya budaya tersebut. Konsepsi Islam yang integral sebagai sebuah budaya yangmenyeluruh menggarisbawahi gayanya yang khas, integritas budayanya sebagaisuatu keseluruhan yang betul-betul koheren, dengan cara menelusuri semuaranting-rantingnya pada apa yang tampak sebagai fondasi-fondasi yang tidak bisaditinggalkan. Kadang-kadang, apa yang kemudian dijalani sebagai Islam, dalamhal-hal tertentu, malah melanggar integritas kehidupan Islami: yakni,ia ternyata tidak konsisten dengan prasangka-prasangka budaya yang lebihfundamental dari Islam, ketika Islam telah dikembangkan; dan karena itu, mautidak mau ia menimbulkan konflik yang akan membutuhkan semacam resolusipsikologis dan historis tertentu.

Meskipun begitu, apa yang telah dirasa sebagai Islam, dipandang darisudut historis, dalam segala ramifikasinya dan bahkan dalamimplikasi-implikasinya yang paling penting, tentu saja telah sangat bervariasi.Kelengkapan visi Islam ketika ia berkembang telah menjamin bahwa ia tidak akanpernah betul-betul sama dari satu tempat ke tempat yang lainnya atau dari satuwaktu ke waktu yang lainnya. Karena secara historis Islam danpandangan?pandangan yang terkait dengannya membentuk sebuah tradisi kultural,atau sebuah kompleks tradisi-tradisi dan sebuah tradisi kultural dengansendirinya tumbuh dan berubah; semakin luas lingkupnya.

Di Indonesia, sebagai mayoritas Islam diharapkan mampu menjadi semacam"penengah" di antara umat agama-agama lain dan dituntut mampumengembangkan sikap keberagamaan yang tidak hanya peduli dengan kelompoknyasendiri, tetapi juga peduli dengan kelompok agama lain yang hidup sebagaitetangga dan saudara sebangsa. Upaya untuk menumbuhkan sikap keberagamaan yangkritis, dialogis, dan transformatif yang mendukung nilai-nilai demokrasi danpenguatan civil society tampaknya harus terus mendapat perhatianserius dari berbagai kalangan.

Radikalisme agama sebagai fenomena yang hangat diperbincangkanakhir-akhir ini, terutama dengan maraknya sejumlah "laskar" atauorganisasi berlabel agama yang diduga menciptakan kekacauan dan teror,eksistensinya sulit dipisahkan dari faktor krisis kebangsaan dan minimnya basiskultural demokrasi.

Krisis kebangsaan ini dibuktikan dengan kenyataan bahwa kesadarannasional mengenai "Indonesia" lebih dominan dibangun oleh perekatpolitik ketimbang perekat budaya. Negara (state) dalam hal inidemikian memonopoli penciptaan idiom-idiom "identias nasional" tanpamemberi ruang bagi budaya dan entitas lokal untuk memaknai kebangsaannya.Penolakan total terhadap tradisi lokal, sekaligus pada perkembangan modernitasdengan tanpa mengadaptasikan ajaran agama dengan kebutuhan sejarah dan kontekssosial, pada akhirnya melahirkan sikap eksklusif dan pandangan ekstrem dalamberagama.

Kendati ada upaya mencari jalan keluar dari ketegangan ini pada awaltahun 1970-an, kecenderungan legalistik, formalistik, dan simbolistik masihberkembang pada sebagian aktivis Islam pada dua dasawarsa pertama pemerintahanOrde Baru. Sehingga dalam kaitannya dengan negara, kita dapat melihatkecenderungan kalangan Islam terporalisasi ke dalam tiga bentuk. Pertama,kelompok formaslitik yang memperjuangkan penerapan syari?at Islam. Kedua,kelompok moderat yang lebih mengedepankan nilai-nilai substantif Islam untukmenjalankan roda pemerintahan. Dan ketiga, kelompok sekulerstik yang meletakkan agama sebagai urusan privat, dan urusan publik atau masyarakatdan negara bukan urusan agama.

Namun demikian, tanpa mengabaikan arus transformasi intelektualisme baruIslam dewasa ini, proses "reproduksi" Islam radikal pun terlihattidak pernah surut. Hal ini terutama tampak pada tema-tema ideologis yangdiusung kalangan Islam radikal yang "lebih vulgar", yang memfokuskangerakannya pada empat agenda utama: mendirikan negara Islam dan menegakkansyariah, seraya menolak demokrasi dan kepemimpinan perempuan.

Reaksi tersebut muncul akibat ketidakmampuan kultur masyarakat meresponsnilai-nilai dan norma-norma baru yang diusung gelombang modernitas ini.

Ketidakmampuan negara-bangsa menyemai kondisi-kondisi politik yang demokratisdan menyelesaikan krisis ekonomi serta ketidakadilan sosial telah membangkitkanfrustrasi masyarakat. Situasi demikian tak pelak ikut melahirkan gerakanfundamentalisme agama yang lebih bersifat ideologis dan politis untukmendelegitimasi negara-bangsa dan menggantikan tatanan maupun nilai-nilaidemokrasi "sekuler", yang dianggap sebagai biang berbagai krisistersebut, dengan tatanan Islam.

Jatuhnya pemerintahan Orde Baru yang otoriter dan korup, membawa pengaruhmunculnya harapan adanya pemerintahan pasca-Orba yang demokratis. Di antaraharapan yang telah terwujud pada era reformasi ini adalah berdirinyapartai-partai politik, yang setelah dilakukan seleksi kini berjumlah 48 buah;dan diperbolehkannya penggunaan Islam sebagai nama dan asas partai. Sebagiandari 48 partai ini merupakan partai-partai Islam, baik yang secara tegasmenggunakan asas Islam atau tidak. Keadaan ini menjadikan banyak ulama masukdalam partai-partai ini, meskipun masih banyak juga di antara mereka yang tidakmau masuk partai tertentu dan lebih mengkonsentrasikan pada pembinaan umatsecara umum.

Keterlibatan banyak ulama dalam partai-partai itu dengan sendirinyamenjadikan mereka ikut berkiprah dalam memenangkan partai tertentu. Memang halini bisa membawa dampak positif, karena mereka akan dapat ikut serta memberikanpendapat dalam proses pengambilan kebijakan umum. Namun, hal ini juga bisamembawa dampak negatif, jika mereka kemudian berupaya mempengaruhi umatnyauntuk memilih partainya dengan cara yang tidak bijaksana. Dalam sistem danbudaya demokrasi di Indonesia yang belum mapan ini, kini memang masih tampakgejala-gejala perilaku politik yang belum dewasa, baik dilakukan oleh paratokoh politik maupun oleh publik. Perilaku politik yang tak terpuji ini adakalanya dilakukan dengan cara halus, misalnya dalam bentuk money politics;dan ada kalanya dengan cara kasar, misalnya memaksa seseorang untuk mengikutipartai tertentu, menjelek-jelekkan partai lain, melakukan penyerangan fisikterhadap anggota partai lain, dan sebagainya.

Kini sudah mulai ada gejala saling ejek dengan yustifikasi dalil-dalilagama yang tidak proporsional, misalnya mengatakan bahwa partai tertentu adalahpartai sekular dan kafir, bahwa pendukung partai tertentu akan berdosa, dansebagainya. Memang benar bahwa Islam adalah agama yang tidak memisahkan antaraagama dan negara, dan bahwa setiap Muslim berkewajiban untuk memperjuangkanaspirasinya dan sistem kemasyarakatan yang sesuai dengan ajaran Islam. Namun,seseorang tidak bisa mengklaim bahwa hanya partainya dan tindakannya yangbenar, apalagi dengan penggunaan yustifikasi keagamaan yang tidak proporsional.Kalaupun diperlukan yustifikasi dari dalil-dalil keagamaan, hal ini seharusnyahanya dilakukan terhadap persoalan yang memang benar-benar menunjukkan kemaslahatandan keadilan bagi semua warga negara. Bukan terhadap persoalan yang masihdiperdebatkan dengan dalil-dalil yang interpretable, hanya untukmen-yustifikasi kepentingannya sendiri.

Adalah suatu keharusan, bahwa semua elite politik maupun masyarakat umummemegang teguh etika politik. Hanya, para ulama terutama yang terlibat dalampolitik praktis, memiliki tanggung jawab ganda untuk membudayakan etika politikini, karena kedudukan mereka yang sangat terkait dengan pembinaan akhlak ataumoralitas umat/ bangsa. Oleh karena itu, mereka seharusnya melakukan tugas: (a)tetap mendorong terciptanya persatuan dan persaudaraan di antara warga negara,(b) menghindari upaya "mempolitisasi" agama untuk men-yustifikasisikap mereka, (c) tidak mengeluarkan pernyataan yang yang dapat menimbulkanemosi dan agresivitas massa, terutama yang berkaitan dengan sentimen suku agamaras dan antargolongan (SARA), dan (d) mencegah massa, yang secara umum memangbelum dewasa dalam berdemokrasi itu, melakukan tindakan-tindakan yang anarkis.Tugas-tugas ini akan sangat mendukung suksesnya negara yang demokratis, jujurdan adil.

Sementara itu, para ulama yang tidak terlibat dalam politik praktis tetapmemiliki peran politis dalam bentuk pendidikan politik rakyat, sebagai perwujudandari peran pencerahan mereka terhadap umat. Mereka juga bisa melakukan tindakanpolitik meski dengan jalan non-politik (political action in thenon-political way), yang dilakukan dalam kerangka melaksanakan amrma'ruf nahy munkar (mendorong kebaikan dan mencegah kemunkaran). Dengankomitmen pada penegakan etika-moral, mereka bisa menjadi pihak independen dalammelakukan kontrol terhadap pemerintah serta proses dan aktivitas politik yangberlangsung, terutama dalam penyelenggaraan pemilu mendatang. Dalam konteksini, mereka juga sekaligus ikut berperan dalam memperkuat masyarakat madaniyang memang menjadi salah satu prasyarat bagi terwujudnya sistem demokrasi.

Transisi politik ternyata telah mengubah watak dan paradigma perjuanganIslam (ulama). Ulama yang pada awalnya bergerak di jalur kultural, yang dalambahasa Clifford Greetz disebut cultural broker (makelar budaya), ditengah arus transisi politik sekarang ini, sudah berubah. Garis perjuanganulama pelan-pelan mulai bergeser sering dengan perubahan politik di Tanah Air.Maka ulama pun mulai merambah wilayah struktural (politik praktis) dengansegala jargon politiknya yang amat mengesankan.

Dalam konteks inilah, diperlukan reposisi ulama agar kembali kehabitatnya yang sejati, yakni menjadi cultural broker atau makelarbudaya. Bahkan, peran Ulama tidak sekadar makelar budaya, tetapi sebagaikekuatan perantara (intermefary forces), sekaligus sebagai agen yangmampu menyeleksi dan mengarahkan nilai-nilai budaya yang akan memberdayakanmasyarakat. Fungsi mediator ini juga dapat diperankan untuk membentengititik-titik rawan dalam jalinan yang menghubungkan sistem lokal dengankeseluruhan sistem yang lebih luas, dan sering bertindak sebagai penyangga ataupenengah antara kelompok-kelompok yang saling bertentangan, menjagaterpeliharanya daya pendorong dinamika masyarakat yang diperlukan.

Berdasarkan fungsi ini, ulama sebagai pemimpin umat memiliki basis yangkuat untuk memerankan sebagai mediasi bagi penguatan civil societymelalui aktivitas pemberdayaan (umat), seperti advokasi terhadap pelanggaranhak-hak rakyat oleh negara. Ini adalah bentuk dari peran ulama sebagai agenpenguatan civil society. Karena ciri pokok civil societyadalah adanya kemandirian masyarakat terhadap negara dan tersedianya ruang publikyang bebas (a free public sphere). Civil society memangdiarahkan sebagai resistensi dari model otonomi negara (state aotonomy)yang amat kuat berhadapan dengan masyarakat.

Karena itulah, reposisi ulama mengurusi wilayah kultural (civilsociety) menjadi agenda mendesak, agar ulama tidak mengalami kegagapan dankegamangan dalam menghadapi transisi politik yang hiruk-pikuk berlangsung.Konsistensi terhadap sikap ini tentu memberi nilai positif bagi penciptaangenerasi yang kuat dan tidak tergoda permainan politik yang sifatnya sesaat.Tanpa kesadaran ini, umat akan kehilangan orientasi jangka panjangnya danmodalitas bangsa akan hilang sia-sia dalam sekejap.

Seperti di kemukakan di atas, Islam adalah agama yang berkarakteristikkanuniversal, dengan pandangan hidup (weltanchaung) mengenai persamaan,keadilan, takaful, kebebasan dan kehormatan serta memiliki konsep teosentrismeyang humanistik sebagai nilai inti (core value) dari seluruh ajaranIslam, dan karenanya menjadi tema peradaban Islam. Dengan tema-tema semaam itu,wajah Islam akan lebih ramah dan lebih toleran terhadap berbagai hal tanpaharus menghilangkan substansi dari ajarannya.

Pada saat yang sama, dalam menerjemahkan konsep-konsep langitnya ke bumi,Islam mempunyai karakter dinamis, elastis dan akomodatif dengan budaya lokal,selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri.Permasalahannya terletak pada tata cara dan teknis pelaksanaan. Oleh karenanya,segenap kaum muslimin harus mengembangkan kultur yang lebih progresif dan visionerbaik dalam berpolitik maupun bermasyarakat.

Yang patut diamati pula, kebudayaan populer di Indonesia banyak sekalimenyerap konsep-konsep dan simbol-simbol Islam, sehingga seringkali tampakbahwa Islam muncul sebagai sumber kebudayaan yang penting dalam kebudayaanpopuler di Indonesia. Kosakata bahasa Jawa maupun Melayu banyak mengadopsikonsep-konsep Islam. Taruhlah, dengan mengabaikan istilah-istilah kata bendayang banyak sekali dipinjam dari bahasa Arab, bahasa Jawa dan Melayu jugamenyerap kata-kata atau istilah-istilah yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan.Istilah-istilah seperti wahyu, ilham atau wali misalnya, adalah istilah-istilahpinjaman untuk mencakup konsep-konsep baru yang sebelumnya tidak pernah dikenaldalam khazanah budaya populer. Akankah kaum muslim di Indonesia menafikankenyataan historis dan kultural tersebut?